Ternate, 8/12 (Antara Maluku) - Penjabat Wali Kota Ternate, Idrus Assagaf mengimbau warganya agar berpartisipasi dengan menyalurkan hak politiknya saat Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan jangan Golput.
"Saya instruksikan kepada penyelenggara di tingkat kelurahan memastikan semua pemilih mendapatkan undangan untuk datang ke masing - masing TPS pada 9 Desember. Sekiranya tidak mendapatkan undangan bisa ke TPS dengan mengantongi KTP agar tidak ada yang Golput," katanya, di Ternate, Senin.
Dia juga mensinyalir, saat ini ada upaya untuk memobilisasi warga dari luar kota Ternate untuk datang memilih pasangan calon tertentu, sehingga Panwaslu diminta intensif melakukan pengawasan.
Pilkada saat ini diawasi banyak pihak, sehingga penyelenggara untuk tidak memaksakan kehendak dengan melakukan kecurangan dengan sengaja menguntungkan pasangan calon tertentu karena pasti mendapat sanksi.
Dia juga mengakui telah mendapatkan informasi kalau ada petugas penyelenggara di tingkat kelurahan sampai kecamatan beraksi dengan menekan para pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu, sehingga kalau ditemukan harus dilaporkan.
Sejumlah pengamat meminta pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015 diharapkan adanya pengamanan yang ketat dari petugas kepolisian karena pengalaman Pemilu di daerah ini selalu saja bermasalah.
Bahkan salah satu titik krusial pada penyelenggara yakni KPU dan Panwaslu terkadang ikut menjadi pemain terselubung.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Ternate, Abdullah Ismail mengatakan, Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 perlu ada gerakan publik memantau kinerja penyelenggara.
Bahkan, penyelenggara jangan membiarkan personil terkoptasi dalam mengawal proses Pilkada.
Tugas penyelenggara, baik Bawaslu/Panwaslu maupun KPU agar tidak menjadi bagian dari kecurangan dalam proses Pilkada nanti.
Dia merujuk data pemilih sementara(DPS) sampai pada penetapan daftar pemilih tetap(DPT) juga merupakan salah satu pintu masuk melakukan kecurangan dan praktik politik uang masih marak.
Bahkan hukan hanya masyarakat pemilih yang belum kritis, tetapi bisa terjadi pada penyelenggara. Untuk itu masyarakat juga perlu melakukan pengawasan persoalan ini.
"Saya kira perlu mengawasi penyelenggara dan birokrasi dalam Pilkada, karena kita tidak bisa hanya berharap kepada KPU maupun Bawaslu sehingga dipandang perlu membentuk banyak lembaga yang benar-benar fokus dengan masalah ini demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat," tandas Abdullah Ismail.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya instruksikan kepada penyelenggara di tingkat kelurahan memastikan semua pemilih mendapatkan undangan untuk datang ke masing - masing TPS pada 9 Desember. Sekiranya tidak mendapatkan undangan bisa ke TPS dengan mengantongi KTP agar tidak ada yang Golput," katanya, di Ternate, Senin.
Dia juga mensinyalir, saat ini ada upaya untuk memobilisasi warga dari luar kota Ternate untuk datang memilih pasangan calon tertentu, sehingga Panwaslu diminta intensif melakukan pengawasan.
Pilkada saat ini diawasi banyak pihak, sehingga penyelenggara untuk tidak memaksakan kehendak dengan melakukan kecurangan dengan sengaja menguntungkan pasangan calon tertentu karena pasti mendapat sanksi.
Dia juga mengakui telah mendapatkan informasi kalau ada petugas penyelenggara di tingkat kelurahan sampai kecamatan beraksi dengan menekan para pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu, sehingga kalau ditemukan harus dilaporkan.
Sejumlah pengamat meminta pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015 diharapkan adanya pengamanan yang ketat dari petugas kepolisian karena pengalaman Pemilu di daerah ini selalu saja bermasalah.
Bahkan salah satu titik krusial pada penyelenggara yakni KPU dan Panwaslu terkadang ikut menjadi pemain terselubung.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Ternate, Abdullah Ismail mengatakan, Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 perlu ada gerakan publik memantau kinerja penyelenggara.
Bahkan, penyelenggara jangan membiarkan personil terkoptasi dalam mengawal proses Pilkada.
Tugas penyelenggara, baik Bawaslu/Panwaslu maupun KPU agar tidak menjadi bagian dari kecurangan dalam proses Pilkada nanti.
Dia merujuk data pemilih sementara(DPS) sampai pada penetapan daftar pemilih tetap(DPT) juga merupakan salah satu pintu masuk melakukan kecurangan dan praktik politik uang masih marak.
Bahkan hukan hanya masyarakat pemilih yang belum kritis, tetapi bisa terjadi pada penyelenggara. Untuk itu masyarakat juga perlu melakukan pengawasan persoalan ini.
"Saya kira perlu mengawasi penyelenggara dan birokrasi dalam Pilkada, karena kita tidak bisa hanya berharap kepada KPU maupun Bawaslu sehingga dipandang perlu membentuk banyak lembaga yang benar-benar fokus dengan masalah ini demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat," tandas Abdullah Ismail.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015