Anggota DPR RI ingatkan pentingnya perkuat sosialisasi Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Netty mengatakan sosialisasi itu tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran positif Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga dapat mendorong pihak-pihak lain untuk terlibat menyukseskan program itu.

"Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat," ujarnya.

Netty memandang Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kata dia, program tersebut harus didukung keberlanjutannya.

"Program Makan Bergizi Gratis harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," katanya.

Diketahui saat ini pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025 dengan target mencapai 937 dapur pada akhir bulan ini. Selain itu 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek, seperti kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ujarnya.

Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Program MBG. Ia menilai transparansi atau keterbukaan itu dapat mengatasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program yang bertujuan antara lain untuk membangun SDM Indonesia yang unggul.

"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," katanya.