Ambon, 9/2 (Antara Maluku) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meluncurkan dua program studi (prodi) doktoral atau strata III (S3) yakni Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan.
Dua program doktoral tersebut diluncurkan dan diresmikan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff bersama Rektor Unpatti Thomas Pentury, di Ambon, Selasa.
Pembukaan dua program studi doktoral tersebut berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Nomor 28/KPT/2016, tanggal 20 Januari 2016.
Gubernur Said menilai pembukaan dua program studi tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap kualitas kompetensi dosen serta sarana dan prasarana yang dimiliki Unpatti semakin meningkat.
"Diharapkan dengan pembukaan dua program studi ini dapat menjawab tantangan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia di Maluku di masa mendatang," katanya.
Dia menilai pembukaan dua program studi tersebut sangat relevan dan bertujuan menghasilkan lulusan memiliki kemampuan profesional, inovatif, kreatif dan mampu mengembangkan ilmu hukum dalam cakupan lebih luas guna menjawab permasalahan kepulauan.
Selain itu, menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian ilmiah dalam rangka merumuskan pendekatan baru yang sesuai guna memecahkan permasalahan pembangunan wilayah kepulauan melalui penalaran ilmu hukum secara baik dan benar.
Khusus S3 Llmu Kelautan diharapkan mampu menghasilkan tenaga doctor handal dan mampu menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan, terutama sumber daya kelautan dan lingkungannya, di samping mampu mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dalam menunjang pembangunan bangsa.
"Sejauh ini potensi sumber daya alam yang sangat besar di Maluku khususnya kelautan dan perikanan belum dapat dinikmati secara baik, hal ini disebabkan beberapa faktor mendasar yakni sosio kultural paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi kontinental," ujar Gubernur Said.
Selain itu, secara yuridis warisan hukum dan perundang-undangan di Indonesia lebih memihak kepada wilayah kontinental serta kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kewilayahan sangat minim.
Gubernur Said berharap pembukaan program doktoral Ilmu hukum dan ilmu kelautan dapat berkembang menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis kepulauan, sesuai visi dan misi Unpatti maupun visi pembangunan Maluku.
Rektor Unpatti Thomas Pentury, menegaskan peluncuran dua program studi baru tersebut menjadi ruang akses baru perguruan tinggi yang dipimpinnya terutama kepercayaan Kemenristek Dikti terhadap kualitas para dosen yang dimiliki sebagai tenaga pengajar program doktoral.
Thomas mengakui, pihaknya telah memperoleh kepercayaan kemenristek Dikti sejak dua tahun lalu untuk menyelenggarakan pendidikan S2 maupun S3 pada beberapa program studi, harus dibarengi dengan penyiapan infrastruktur maupun tenaga dosen yang dimiliki, sebelum memperoleh izin opersional.
"Khusus untuk dua program studi doktoral yang diluncurkan, walaupun telah memperoleh ijin operasional Kemenristek Dikti, perlu juga diikuti dengan pembenahan manajemen sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang," ujarnya.
Thomas menambahkan, program S3 ilmu kelautan dan ilmu hukum sesungguhnya akan mendapatkan pasar yang luas baik di daerah maupun secara nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Dua program doktoral tersebut diluncurkan dan diresmikan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff bersama Rektor Unpatti Thomas Pentury, di Ambon, Selasa.
Pembukaan dua program studi doktoral tersebut berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Nomor 28/KPT/2016, tanggal 20 Januari 2016.
Gubernur Said menilai pembukaan dua program studi tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap kualitas kompetensi dosen serta sarana dan prasarana yang dimiliki Unpatti semakin meningkat.
"Diharapkan dengan pembukaan dua program studi ini dapat menjawab tantangan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia di Maluku di masa mendatang," katanya.
Dia menilai pembukaan dua program studi tersebut sangat relevan dan bertujuan menghasilkan lulusan memiliki kemampuan profesional, inovatif, kreatif dan mampu mengembangkan ilmu hukum dalam cakupan lebih luas guna menjawab permasalahan kepulauan.
Selain itu, menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian ilmiah dalam rangka merumuskan pendekatan baru yang sesuai guna memecahkan permasalahan pembangunan wilayah kepulauan melalui penalaran ilmu hukum secara baik dan benar.
Khusus S3 Llmu Kelautan diharapkan mampu menghasilkan tenaga doctor handal dan mampu menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan, terutama sumber daya kelautan dan lingkungannya, di samping mampu mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dalam menunjang pembangunan bangsa.
"Sejauh ini potensi sumber daya alam yang sangat besar di Maluku khususnya kelautan dan perikanan belum dapat dinikmati secara baik, hal ini disebabkan beberapa faktor mendasar yakni sosio kultural paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi kontinental," ujar Gubernur Said.
Selain itu, secara yuridis warisan hukum dan perundang-undangan di Indonesia lebih memihak kepada wilayah kontinental serta kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kewilayahan sangat minim.
Gubernur Said berharap pembukaan program doktoral Ilmu hukum dan ilmu kelautan dapat berkembang menjadi pusat unggulan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis kepulauan, sesuai visi dan misi Unpatti maupun visi pembangunan Maluku.
Rektor Unpatti Thomas Pentury, menegaskan peluncuran dua program studi baru tersebut menjadi ruang akses baru perguruan tinggi yang dipimpinnya terutama kepercayaan Kemenristek Dikti terhadap kualitas para dosen yang dimiliki sebagai tenaga pengajar program doktoral.
Thomas mengakui, pihaknya telah memperoleh kepercayaan kemenristek Dikti sejak dua tahun lalu untuk menyelenggarakan pendidikan S2 maupun S3 pada beberapa program studi, harus dibarengi dengan penyiapan infrastruktur maupun tenaga dosen yang dimiliki, sebelum memperoleh izin opersional.
"Khusus untuk dua program studi doktoral yang diluncurkan, walaupun telah memperoleh ijin operasional Kemenristek Dikti, perlu juga diikuti dengan pembenahan manajemen sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang," ujarnya.
Thomas menambahkan, program S3 ilmu kelautan dan ilmu hukum sesungguhnya akan mendapatkan pasar yang luas baik di daerah maupun secara nasional.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016