Ambon, 29/7 (Antara Maluku) - DPRD Provinsi Maluku menyayangkan kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemprov dalam tahun anggaran 2015 yang tidak memenuhi target pendapatan daerah.
"Mungkin ini merupakan sebuah situasi terburuk selama kurun waktu lima tahun belakangan, karena kenyataannya ada juga target PAD dari SKPD yang nihil atau nol persen," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Maluku, Syaid Mudsakir Assagaf di Ambon, Jumat.
Kondisi ini terlihat jelas dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) gubernur tahun anggaran 2015, sehingga Banggar DPRD provinsi melakukan rapat kerja dengan Sekda dan seluruh pimpinan SKPD untuk membahas serta mengevaluasi.
Menurut dia, realisasi pendapatan SKPD provinsi tahun 2015 dinilai paling jelek karena tidak mencapai target, bahkan ada yang nihil sehingga menjadi catatan khusus bagi legislatif dewan agar kedepannya untuk pembahasan APBD perubahan 2016.
"Sejumlah SKPD dibebankan sesuai peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai SKPD penghasil PAD namun ternyata realisasinya mengecewakan," ujarnya.
Sehingga kedepannya DPRD akan memberikan perhatian khusus atas situasi seperti ini dan mendorong pemberian penghargaan bagi SKPD yang mencapai target serta pemberian sanksinya berupa pengurangan pagu anggaran atau raisonalisasi anggaran.
Dia mencontohkan keberadaan asrama puteri milik pemrov di Sulawesi Selatan yang tidak diketahui persis sudah ada sejak kapan tetapi tidak pernah memberikan kontribusi bagi daerah.
Padahal dalam tahun anggaran 2015 misalnya, ada alokasi anggaran daerah untuk melakukan perbaikan asrama tersebut.
Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Zulkifli Anwar juga mengakui asrama puteri di Makassar belum jelas.
"Kita punya aset di Makassar tetapi belum memperoleh informasi lebih rinci karena selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada kompensasi penyetoran dalam bentuk PAD dalam LPJ tahunan," akui Zulkifli.
Dikatakan, dalam tahun anggaran 2015 memang ada alokasi APBD untuk perbaikan asramanya tetapi itu dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Mungkin ini merupakan sebuah situasi terburuk selama kurun waktu lima tahun belakangan, karena kenyataannya ada juga target PAD dari SKPD yang nihil atau nol persen," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Maluku, Syaid Mudsakir Assagaf di Ambon, Jumat.
Kondisi ini terlihat jelas dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) gubernur tahun anggaran 2015, sehingga Banggar DPRD provinsi melakukan rapat kerja dengan Sekda dan seluruh pimpinan SKPD untuk membahas serta mengevaluasi.
Menurut dia, realisasi pendapatan SKPD provinsi tahun 2015 dinilai paling jelek karena tidak mencapai target, bahkan ada yang nihil sehingga menjadi catatan khusus bagi legislatif dewan agar kedepannya untuk pembahasan APBD perubahan 2016.
"Sejumlah SKPD dibebankan sesuai peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai SKPD penghasil PAD namun ternyata realisasinya mengecewakan," ujarnya.
Sehingga kedepannya DPRD akan memberikan perhatian khusus atas situasi seperti ini dan mendorong pemberian penghargaan bagi SKPD yang mencapai target serta pemberian sanksinya berupa pengurangan pagu anggaran atau raisonalisasi anggaran.
Dia mencontohkan keberadaan asrama puteri milik pemrov di Sulawesi Selatan yang tidak diketahui persis sudah ada sejak kapan tetapi tidak pernah memberikan kontribusi bagi daerah.
Padahal dalam tahun anggaran 2015 misalnya, ada alokasi anggaran daerah untuk melakukan perbaikan asrama tersebut.
Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Zulkifli Anwar juga mengakui asrama puteri di Makassar belum jelas.
"Kita punya aset di Makassar tetapi belum memperoleh informasi lebih rinci karena selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada kompensasi penyetoran dalam bentuk PAD dalam LPJ tahunan," akui Zulkifli.
Dikatakan, dalam tahun anggaran 2015 memang ada alokasi APBD untuk perbaikan asramanya tetapi itu dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016