Gubernur instruksikan seluruh SKPD fokus kerja

Ternate, 19/1 (ANTARA News) - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menginstruksikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Maluku Utara (Malut) menerima Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2019 untuk fokus bekerja.

"Saya terus mengingatkan kepada saudara-saudara untuk terus tingkatkan pelayanan publik dan fokus pada kinerja masing-masing SKPD dan jangan persoalkan besar kecil anggaran yang dikelola," kata Gubernur Malut.

Abd Gani Kasuba mengemukakan itu melalui Kepala Biro Protokol Kerja sama dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Malut, Armin Zakaria Armin usai penyerahan DPA disertai dengan penandatanganan pakta integritas seluruh SKPD yang berlangsung di Sofifi, Sabtu.

Menurut dia, Gubernur telah meminta seluruh pimpinan SKPD harus tetap fokus dan terus tingkatkan kinerjanya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Malut.

"Kita telah digaji oleh negara dan oleh rakyat, olehnya itu harus bekerja dengan penuh ikhlas dan rasa tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Jadi setiap SKPD yang punya anggaran besar atau kecil tetap harus bekerja," ucap Gubernur.

Selain itu, Gubernur kembali menegaskan bahwa pada 2019 ini seluruh aktivitas Pemprov sudah berada di Sofifi.

"Saya berharap kepada seluruh ASN Pemprov, untuk 2019 ini dapat beraktivitas di Sofifi, karena itu akan diberlakukan remunerasi TPP SKP dan perilaku kerja," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Malut M Ali Azhar dalam arahan singkatnya menekankan bahwa, SKPD yang sudah menerima DPA ini, segera lakukan pekerjaan dengan baik dan jujur.

"Kuncinya adalah anggaran yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan atau dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kegiatannya harus dilaksanakan dengan benar, jangan fiktif karena akan dinilai dari aspek formil dan materil harus terpenuhi," ujarnya.

Dirinya sangat berharap, semoga ada perubahan yang signifikan di Malut pada tahun 2019 ini.

"Kita semua berharap agar masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera, turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta terpenuhinya tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan," ujarnya.