Ambon, 24/8 (Antara Maluku) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membuat program khusus terkait pengelolaan sampah yang selama ini menjadi salah satu masalah utama kerusakan lingkungan di Tanah Air.
"Kami intensif mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membuat program khusus terkait pengelolaan sampah secara berlanjutan di masing-masing daerah," kata Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi-Maluku Kementerian LHK, Azri Rasul, di Ambon, Rabu.
Azri Rasul yang berada di Ambon sebagai pembicara pada sosialisasi gerakan bersih sungai Waeruhu kepada warga Desa Galala dan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengatakan, pihaknya ikut mendampingi Pemprov, Pemkab/Pemkot mengampanyekan program pengelolaan sampah hingga menyentuh seluruh komponen masyarakat.
"Kami juga bertindak sebagai motor penggerak untuk menyosialisasikan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di seluruh Tanah Air, sehingga diharapkan persoalan sampah berangsur-angsur tidak lagi menjadi masalah krusial," katanya.
Khusus untuk kota seperti Ambon yang selama ini terkenal dengan keindahan Teluk Ambon, pihaknya intensif mendorong agar mempertahankan penghargaan Adipura sebagai salah satu supremasi untuk memacu kinerja pemerintah dan masyarakat menciptakan suasana kota yang bersih dan hijau.
Dia menilai sosialisasi gerakan bersih sungai yang digelar Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Maluku, sebagai langkah inisiatif untuk menyampaikan berbagai program kebersihan lingkungan pesisir dan penanganan persampahan secara langsung kepada masyarakat sekaligus menggugah partisipasi secara aktif.
"Diharapkan melalui program ini masyarakat berpartisipasi aktif dan terlibat langsung merumuskan berbagai program penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pesisir melalui aksi nyata di masing - maisng lingkungan pemukiman," katanya.
Sosialisasi yang akan ditindak lanjuti dengan aksi pembersihan sungai Waeruhu pada Jumat (26/8) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk TNI/Polri, dinilai Azri, dapat menumbuh kembangkan rasa memiliki dan kecintaan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai sehingga tidak berdampak merusak wilayah pesisir pantai sebagai daerah yang paling rentan akan kerusakan lingkungan.
"Jadi tidak hanya sebatas sosisaliasi atau membahas dan berdiskusi tentang solusi penanganan, tetapi langsung diwujudkan dalam aksi nyata yang melibatkan semua pihak secara bertanggung jawab," ujarnya.
Dia berharap setelah sosialisasi dan aksi bersih sungai dilakukan, dapat ditindaklanjuti pemerintah desa dengan menetapkan program kerja khusus untuk pengelolaan sampah dan kebersihan wilayah pesisir yang berdampak terhadap peningkatan pola hidup bersih masyarakat setempat.
"Kami juga mendorong pemerintah kota untuk menyediakan bank sampah sehingga sampah masyarakat dapat tertangani, sekaligus memberikan penghasilan tambahan kepada mereka dari berbagai barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna," katanya.
Pembentukan bank sampah juga untuk mencegah sampah yang dihasilkan terbuang percuma dan berdampak besar terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan pemukiman, sungai maupun pesisir pantai.
Selain itu, pembuatan bank sampah di berbagai kawasan pemukiman juga berdampak mengurangi volume sampah dihasilkan masyarakat yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga lahan yang tersedia tidak cepat penuh dan pengelolaannya dilakukan dalam skala jangka panjang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Kami intensif mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membuat program khusus terkait pengelolaan sampah secara berlanjutan di masing-masing daerah," kata Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi-Maluku Kementerian LHK, Azri Rasul, di Ambon, Rabu.
Azri Rasul yang berada di Ambon sebagai pembicara pada sosialisasi gerakan bersih sungai Waeruhu kepada warga Desa Galala dan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengatakan, pihaknya ikut mendampingi Pemprov, Pemkab/Pemkot mengampanyekan program pengelolaan sampah hingga menyentuh seluruh komponen masyarakat.
"Kami juga bertindak sebagai motor penggerak untuk menyosialisasikan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di seluruh Tanah Air, sehingga diharapkan persoalan sampah berangsur-angsur tidak lagi menjadi masalah krusial," katanya.
Khusus untuk kota seperti Ambon yang selama ini terkenal dengan keindahan Teluk Ambon, pihaknya intensif mendorong agar mempertahankan penghargaan Adipura sebagai salah satu supremasi untuk memacu kinerja pemerintah dan masyarakat menciptakan suasana kota yang bersih dan hijau.
Dia menilai sosialisasi gerakan bersih sungai yang digelar Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Maluku, sebagai langkah inisiatif untuk menyampaikan berbagai program kebersihan lingkungan pesisir dan penanganan persampahan secara langsung kepada masyarakat sekaligus menggugah partisipasi secara aktif.
"Diharapkan melalui program ini masyarakat berpartisipasi aktif dan terlibat langsung merumuskan berbagai program penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pesisir melalui aksi nyata di masing - maisng lingkungan pemukiman," katanya.
Sosialisasi yang akan ditindak lanjuti dengan aksi pembersihan sungai Waeruhu pada Jumat (26/8) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk TNI/Polri, dinilai Azri, dapat menumbuh kembangkan rasa memiliki dan kecintaan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai sehingga tidak berdampak merusak wilayah pesisir pantai sebagai daerah yang paling rentan akan kerusakan lingkungan.
"Jadi tidak hanya sebatas sosisaliasi atau membahas dan berdiskusi tentang solusi penanganan, tetapi langsung diwujudkan dalam aksi nyata yang melibatkan semua pihak secara bertanggung jawab," ujarnya.
Dia berharap setelah sosialisasi dan aksi bersih sungai dilakukan, dapat ditindaklanjuti pemerintah desa dengan menetapkan program kerja khusus untuk pengelolaan sampah dan kebersihan wilayah pesisir yang berdampak terhadap peningkatan pola hidup bersih masyarakat setempat.
"Kami juga mendorong pemerintah kota untuk menyediakan bank sampah sehingga sampah masyarakat dapat tertangani, sekaligus memberikan penghasilan tambahan kepada mereka dari berbagai barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna," katanya.
Pembentukan bank sampah juga untuk mencegah sampah yang dihasilkan terbuang percuma dan berdampak besar terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan pemukiman, sungai maupun pesisir pantai.
Selain itu, pembuatan bank sampah di berbagai kawasan pemukiman juga berdampak mengurangi volume sampah dihasilkan masyarakat yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga lahan yang tersedia tidak cepat penuh dan pengelolaannya dilakukan dalam skala jangka panjang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016