Ambon, 13/10 (Antara Maluku) - Keinginan besar masyarakat Maluku agar daerah domisili mereka menjadi daerah otonomi baru didukung oleh DPD RI.
Anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono, di Ambon, belum lama ini, menyatakan, secara keseluruhan terdapat 13 daerah di Maluku yang mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk dijadikan atau diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru.
"Dari 13 daerah itu, Banda dijadikan sebagai sampel (contoh) kota kepulauan dan Kei Besar sebagai sampel daerah perbatasan," katanya.
Nono Sampono juga menyatakan DPD RI akan mengundang seluruh kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam perencanaan DOB, yang selanjutnya melalui sejumlah proses menuju skala prioritas.
Menurut dia, ada hal yang berbeda dalam penetapan DOB kali ini. Sebelumnya langsung ditetapkan, namun kini ada mekanisme penetapan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu, yang selanjutnya dinilai layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai DOB.
Nono yang juga Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Timur, termasuk Maluku, bertujuan mempercepat ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan dibandingkan wilayah barat dan Jawa.
Karena itu, kebijakan moratorium pembentukan DOB yang ditetapkan pemerintah pusat harus memperhatikan asas kebutuhan dan kondisi mendesak khususnya bagi daerah-daerah tertentu.
"Hemat saya, moratorium pembentukan DOB sebaiknya tidak berlaku untuk Indonesia Wilayah Timur. Sebagaimana realitas kita dapat melihat bagaimana pembangunan di Indonesia wilayah timur sangat jauh tertinggal bila dibandingkan Indonesia wilayah barat khususnya di Jawa," jelas Nono.
13 daerah yang dipersiapkan menjadi DOB di provinsi Maluku yakni Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Kaiely, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
"Secara umum, 13 daerah itu sudah masuk dalam agenda nasional baik di DPR RI, DPD RI dan pemerintah untuk menjadi DOB," kata Nono Sampono.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono, di Ambon, belum lama ini, menyatakan, secara keseluruhan terdapat 13 daerah di Maluku yang mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk dijadikan atau diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru.
"Dari 13 daerah itu, Banda dijadikan sebagai sampel (contoh) kota kepulauan dan Kei Besar sebagai sampel daerah perbatasan," katanya.
Nono Sampono juga menyatakan DPD RI akan mengundang seluruh kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam perencanaan DOB, yang selanjutnya melalui sejumlah proses menuju skala prioritas.
Menurut dia, ada hal yang berbeda dalam penetapan DOB kali ini. Sebelumnya langsung ditetapkan, namun kini ada mekanisme penetapan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu, yang selanjutnya dinilai layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai DOB.
Nono yang juga Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Timur, termasuk Maluku, bertujuan mempercepat ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan dibandingkan wilayah barat dan Jawa.
Karena itu, kebijakan moratorium pembentukan DOB yang ditetapkan pemerintah pusat harus memperhatikan asas kebutuhan dan kondisi mendesak khususnya bagi daerah-daerah tertentu.
"Hemat saya, moratorium pembentukan DOB sebaiknya tidak berlaku untuk Indonesia Wilayah Timur. Sebagaimana realitas kita dapat melihat bagaimana pembangunan di Indonesia wilayah timur sangat jauh tertinggal bila dibandingkan Indonesia wilayah barat khususnya di Jawa," jelas Nono.
13 daerah yang dipersiapkan menjadi DOB di provinsi Maluku yakni Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Kaiely, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
"Secara umum, 13 daerah itu sudah masuk dalam agenda nasional baik di DPR RI, DPD RI dan pemerintah untuk menjadi DOB," kata Nono Sampono.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016