Ambon, 25/12 (Antara Maluku) - Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) memandang perlu menerbitkan pesan pastoral kepada gereja-gereja menyikapi Pilkada serentak kelompok kedua pada 15 Februari 2017.
Pesan Pastoral MPH PGI yang diterima Antara di Ambon, Minggu, ditandatangani Ketua Umum, Pdt.Dr Henriette Tabita Hutabarat Lebang dan Sekum, Pdt. Gomar Gultom menyikapi penyelenggaraan Pilkada 2017 di 101 kabupaten/kota di Tanah Air.
"Kami mengharapkan pesan pastoral menjadi pedoman bagi gereja- gereja di Indonesia dalam menentukan sikap etis terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2017," ujar Henriette.
Dia menginginkan perlunya mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesetaraan yang didasari spirit gotong royong sehingga menciptakan perdamaian dan kegembiraan saat penyelengaraan maupun usai Pilkada.
"Hanya dengan demikian, maka kita bisa mewujudkan kehormatan dan kebanggaan sebagai bangsa yang bermartabat," kata Henriette.
Karena itu, gereja tidak boleh terjebak dalam "dosa" menghalalkan segala cara demi nafsu kekuasaan, termasuk dalam pendekatan sektarian, atas nama agama, suku dan ras yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.
Hindarilah penggunaan gedung gereja atau rumah ibadah sebagai ajang kampanye maupun menggunakan mimbar gereja untuk menggalang dukungan bagi para calon tertentu.
Alasannya, gereja terpanggil untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan siapa pun dalam mengawasi penyelenggaraan hingga paska Pilkada karena berkewajiban mengingatkan umat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan politik pemimpin yang terpilih agar terlaksana sesuai konstitusi demi keadilan, kesejahteraan dan perdamaiaan Indonesia.
Henriette mengemukakan, tanggung jawab politik gereja adalah melakukan pendidikan politik kepada warganya agar memanfaatkan hak pilih secara rasional demi kebaikan bersama serta bersikap kritis dan berani menolak politik uang sebagai perwujudan iman Kristiani dalam berbangsa.
Warga gereja saat Pilkada 2017, hendaknya memilih calon pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, keberanian dan komitmen melawan segala bentuk korupsi atau manipulasi.
"Jadi, hendaknya menolak calon pemimpin yang memanipulasi isu - isu SARA, diskriminasi berbasis gender dan kampanye gelap yang menyudutkan pasangan calon tertentu," ujarnya.
Henriette juga mengapresiasi keikutsertaan pasangan calon dalam kontestasi Pilkada dengan mengharapkan adanya komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama mereka yang miskin, mengalami diskriminasi dan termarjinalkan.
"Tunjukkanlah kualitas kenegarawan yang terlihat dalam cara bertindak atau berkampanye dengan puncaknya saat usai Pilkada mampu berjiwa besar dalam menerima hasil demi menjaga ketertiban, perdamaian dan ketentraman masyarakat," katanya.
Para pemimpin Parpol yang merupakan unsur strategis dalam membangun kultur maupun struktur demokrasi Indonesia diharapkan mampu mempersiapkan para kader bangsa yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik maupun primordialistik etnik atau agama.
"Idialnya Parpol berfungsi mempersiapkan para kader bangsa yang memiliki integritas, kapasitas, kejujuran dan berkomitmen pada tegaknya konstitusi," ujar Henriette.
MPH PGI juga mendoakan KPU, Bawaslu/Panwas semoga melaksanakan mandat secara profesional dan bertanggung jawab, jujur, adil, transparan dan tidak memihak.
"Ingatlah masa depan demokrasi Indonesia tergantung kepada integritas dan kejujuran, baik penyelenggara maupun pengawas," tandasnya.
Khusus aparat keamanan, MPH PGI mengisyaratkan sebagai komponen utama dalam proses demokratisasi Indonesia didoakan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus, baik dan profesional.
"Pilkada 2017 hendaknya terselenggara dalam suasana yang kondusif, aman dan tentram bagi seluruh warga dalam menggunakan hak pilihnya," tegas Henriette.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Pesan Pastoral MPH PGI yang diterima Antara di Ambon, Minggu, ditandatangani Ketua Umum, Pdt.Dr Henriette Tabita Hutabarat Lebang dan Sekum, Pdt. Gomar Gultom menyikapi penyelenggaraan Pilkada 2017 di 101 kabupaten/kota di Tanah Air.
"Kami mengharapkan pesan pastoral menjadi pedoman bagi gereja- gereja di Indonesia dalam menentukan sikap etis terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2017," ujar Henriette.
Dia menginginkan perlunya mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesetaraan yang didasari spirit gotong royong sehingga menciptakan perdamaian dan kegembiraan saat penyelengaraan maupun usai Pilkada.
"Hanya dengan demikian, maka kita bisa mewujudkan kehormatan dan kebanggaan sebagai bangsa yang bermartabat," kata Henriette.
Karena itu, gereja tidak boleh terjebak dalam "dosa" menghalalkan segala cara demi nafsu kekuasaan, termasuk dalam pendekatan sektarian, atas nama agama, suku dan ras yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.
Hindarilah penggunaan gedung gereja atau rumah ibadah sebagai ajang kampanye maupun menggunakan mimbar gereja untuk menggalang dukungan bagi para calon tertentu.
Alasannya, gereja terpanggil untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan siapa pun dalam mengawasi penyelenggaraan hingga paska Pilkada karena berkewajiban mengingatkan umat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan politik pemimpin yang terpilih agar terlaksana sesuai konstitusi demi keadilan, kesejahteraan dan perdamaiaan Indonesia.
Henriette mengemukakan, tanggung jawab politik gereja adalah melakukan pendidikan politik kepada warganya agar memanfaatkan hak pilih secara rasional demi kebaikan bersama serta bersikap kritis dan berani menolak politik uang sebagai perwujudan iman Kristiani dalam berbangsa.
Warga gereja saat Pilkada 2017, hendaknya memilih calon pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, keberanian dan komitmen melawan segala bentuk korupsi atau manipulasi.
"Jadi, hendaknya menolak calon pemimpin yang memanipulasi isu - isu SARA, diskriminasi berbasis gender dan kampanye gelap yang menyudutkan pasangan calon tertentu," ujarnya.
Henriette juga mengapresiasi keikutsertaan pasangan calon dalam kontestasi Pilkada dengan mengharapkan adanya komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama mereka yang miskin, mengalami diskriminasi dan termarjinalkan.
"Tunjukkanlah kualitas kenegarawan yang terlihat dalam cara bertindak atau berkampanye dengan puncaknya saat usai Pilkada mampu berjiwa besar dalam menerima hasil demi menjaga ketertiban, perdamaian dan ketentraman masyarakat," katanya.
Para pemimpin Parpol yang merupakan unsur strategis dalam membangun kultur maupun struktur demokrasi Indonesia diharapkan mampu mempersiapkan para kader bangsa yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik maupun primordialistik etnik atau agama.
"Idialnya Parpol berfungsi mempersiapkan para kader bangsa yang memiliki integritas, kapasitas, kejujuran dan berkomitmen pada tegaknya konstitusi," ujar Henriette.
MPH PGI juga mendoakan KPU, Bawaslu/Panwas semoga melaksanakan mandat secara profesional dan bertanggung jawab, jujur, adil, transparan dan tidak memihak.
"Ingatlah masa depan demokrasi Indonesia tergantung kepada integritas dan kejujuran, baik penyelenggara maupun pengawas," tandasnya.
Khusus aparat keamanan, MPH PGI mengisyaratkan sebagai komponen utama dalam proses demokratisasi Indonesia didoakan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus, baik dan profesional.
"Pilkada 2017 hendaknya terselenggara dalam suasana yang kondusif, aman dan tentram bagi seluruh warga dalam menggunakan hak pilihnya," tegas Henriette.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016