Tual, 21/3 (Antara Maluku) - Kalangan DPRD Kota Tual berharap SK Tenaga Kerja Honorer di lingkup pemerintah kota setempat, termasuk para guru kontrak dapat segera diterbitkan.
Anggota DPRD Kota Tual dari Fraksi Partai Golkar, Taufik Hamud kepada wartawan di Tual, Selasa, mengatakan keterlambatan penerbitan SK itu telah berakibat gaji para tenaga kerja honorer dan guru kontrak selama tiga bulan terakhir belum dapat dibayarkan.
"Hal seperti ini harus ditangani secara cepat dan tepat, jangan disepelekan, karena ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer dan guru kontrak yg ada di Kota Tual," katanya.
Taufik juga menyatakan pihaknya sangat berharap gaji tenaga honor tidak berbeda atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PNS, karena pada dasarnya mereka punya hak dan tanggung jawab yang sama.
Terlambatnya pembayaran gaji tenaga honor dan guru kontrak itu juga menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tual perlu dievaluasi.
Ia mengatakan, sepengetahuan dirinya pada tahun 2017 tidak ada penambahan PNS, kecuali honorer.
"Tetapi yang jelas permasalahan ini sudah dibahas oleh DPRD Kota Tual bersama Sekda dan BKD Tual, dan disepakati soal penandatanganan SK Tenaga Honor akan diputuskan saat Walikota sudah kembali ke Tual dari tugas ke luar daerah," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Tual belum mampu menciptakan lapangan kerja baru dan harus mengatasi masalah pengangguran yang semakin bertambah dengan cara membuka kesempatan kerja sebagai pegawai honorer.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Anggota DPRD Kota Tual dari Fraksi Partai Golkar, Taufik Hamud kepada wartawan di Tual, Selasa, mengatakan keterlambatan penerbitan SK itu telah berakibat gaji para tenaga kerja honorer dan guru kontrak selama tiga bulan terakhir belum dapat dibayarkan.
"Hal seperti ini harus ditangani secara cepat dan tepat, jangan disepelekan, karena ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer dan guru kontrak yg ada di Kota Tual," katanya.
Taufik juga menyatakan pihaknya sangat berharap gaji tenaga honor tidak berbeda atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PNS, karena pada dasarnya mereka punya hak dan tanggung jawab yang sama.
Terlambatnya pembayaran gaji tenaga honor dan guru kontrak itu juga menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tual perlu dievaluasi.
Ia mengatakan, sepengetahuan dirinya pada tahun 2017 tidak ada penambahan PNS, kecuali honorer.
"Tetapi yang jelas permasalahan ini sudah dibahas oleh DPRD Kota Tual bersama Sekda dan BKD Tual, dan disepakati soal penandatanganan SK Tenaga Honor akan diputuskan saat Walikota sudah kembali ke Tual dari tugas ke luar daerah," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Tual belum mampu menciptakan lapangan kerja baru dan harus mengatasi masalah pengangguran yang semakin bertambah dengan cara membuka kesempatan kerja sebagai pegawai honorer.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017