Ternate, 23/3 (Antara Maluku) - Anggota DPRD Maluku Utara (Malut) Irfan Umasugi meminta kepada pemerintah daerah memaksimalkan pencetakan sawah baru guna mewujudkan swasembada beras.
"Semua lahan yang dapat dijadikan sawah, harus jadi sasaran program pencetakan sawah baru, baik dengan menggunakan APBD maupun APBN," kata Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Berdasar data yang ada di Malut, potensi lahan yang memungkinkan dapat dijadikan sawah sekitar 25.000 hektare tersebar di sejumlah kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat, namun yang sudah digarap menjadi sawah baru 10.000 hektare lebih.
Irfan Umasugi mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pencetakan sawah baru dan pembangunan irigasi, untuk itu pemda di Malut harus bisa memanfaatkan peluang itu.
Namun ia meminta pemda tidak hanya fokus pada pencetakan sawah baru, tetapi juga harus mempriotaskan pemberdayaan para petani, karena para petani di Malut, khususnya untuk masyarakat lokal umumnya tidak memiliki pengetahuan luas dalam hal pengelolaan padi sawah.
"Pemberian bantuan sarana pertanain kepada para petani, seperti traktor serta mesin tanam dan panen padi, termasuk benih unggul dan pupuk juga harus diprioritas pemda agar petani lebih termotivasi dalam mengembangkan padi sawah," katanya.
Stabilitas harga gabah di tingkat petani selalu menjadi perhatian pemda karena pengalaman selama ini saat musim panen raya harga gabah jatuh pada angka di bawah Rp3.000 per kg, padahal pemerintah telah menetapkan harga dasar gabah Rp3.700 per kg dengan standar kadar air 20-25 persen.
Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Malut Musdalifa Ilyas mengatakan, dalam tiga tahun terakhir mulai 2016, Malut menargetkan pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektare, belum termasuk yang diupayakan oleh Pemkab Halmahera Timur seluas 5.000 hektare yang diusulkan langsung ke Kementerian Pertanian.
Pada 2017, TNI AD memprogramkan pencetakan sawah baru di Malut seluas 800 hektare dan kalau semua itu bisa direalisasikan maka kebutuhan beras Malut yang selama ini sekitar 60 persen harus didatangkan dari provinsi, bisa dipenuhi sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Semua lahan yang dapat dijadikan sawah, harus jadi sasaran program pencetakan sawah baru, baik dengan menggunakan APBD maupun APBN," kata Irfan Umasugi di Ternate, Kamis.
Berdasar data yang ada di Malut, potensi lahan yang memungkinkan dapat dijadikan sawah sekitar 25.000 hektare tersebar di sejumlah kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat, namun yang sudah digarap menjadi sawah baru 10.000 hektare lebih.
Irfan Umasugi mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pencetakan sawah baru dan pembangunan irigasi, untuk itu pemda di Malut harus bisa memanfaatkan peluang itu.
Namun ia meminta pemda tidak hanya fokus pada pencetakan sawah baru, tetapi juga harus mempriotaskan pemberdayaan para petani, karena para petani di Malut, khususnya untuk masyarakat lokal umumnya tidak memiliki pengetahuan luas dalam hal pengelolaan padi sawah.
"Pemberian bantuan sarana pertanain kepada para petani, seperti traktor serta mesin tanam dan panen padi, termasuk benih unggul dan pupuk juga harus diprioritas pemda agar petani lebih termotivasi dalam mengembangkan padi sawah," katanya.
Stabilitas harga gabah di tingkat petani selalu menjadi perhatian pemda karena pengalaman selama ini saat musim panen raya harga gabah jatuh pada angka di bawah Rp3.000 per kg, padahal pemerintah telah menetapkan harga dasar gabah Rp3.700 per kg dengan standar kadar air 20-25 persen.
Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Malut Musdalifa Ilyas mengatakan, dalam tiga tahun terakhir mulai 2016, Malut menargetkan pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektare, belum termasuk yang diupayakan oleh Pemkab Halmahera Timur seluas 5.000 hektare yang diusulkan langsung ke Kementerian Pertanian.
Pada 2017, TNI AD memprogramkan pencetakan sawah baru di Malut seluas 800 hektare dan kalau semua itu bisa direalisasikan maka kebutuhan beras Malut yang selama ini sekitar 60 persen harus didatangkan dari provinsi, bisa dipenuhi sendiri.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017