Tual, 7/4 (Antara Maluku) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tual, Provinsi Maluku, Zeth Rahallus optimistis Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sudah dapat disalurkan mulai pertengahan April.
"Sesuai tupoksi kami, penyaluran dana tersebut diawali dengan sosialisasi tentang paraturan walikota sebagai payung hukum DD dan ADD tahun 2017 ini," katanya di Tual, Jumat.
Menurut dia, petugas dari PMD Kota Tual telah turun ke kecamatan maupun desa di daerah tersebut untuk pemantapan RKPDes dan APBDes.
Jika RKPDes dan APBDes setiap desa telah selesai, maka pencairan tahap pertama tahun ini dapat dilakukan.
Zeth menyatakan, PMD Kota Tual tidak ingin terjadi keterlambatan penyaluran DD dan ADD seperti pada tahun 2016, di mana pencairan DD terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 yang berakibat sebagian desa belum memasukkan pertanggungan jawabnya.
"Pekan ini kami sudah bekerja sama dengan bagian keuangan Kota Tual dan dijadwalkan evaluasi APBDes dapat dilakukan pekan depan. Desa yang sudah selesai dapat disalurkan terlebih dahulu jika evaluasi APBDes sudah selesai," katanya.
Di Kota Tual teradapat 27 desa dan 11 dusun.
Zeth mengungkapkan, jumlah anggaran untuk masing-masing desa bervariasi dan 11 dusun mendapatkan ADD sesuai Perwali 01 dan Perwali 02 yakni Rp1 miliar lebih.
"Kami berharap penyaluran DD maupun ADD tahun ini tidak ada hambatan demi terlaksananya dengan baik program maupun kegiatan di setiap desa dan dusun, yang sudah dibahas dalam Musrenbangdes," katanya.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Sedangkan ADD, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sesuai tupoksi kami, penyaluran dana tersebut diawali dengan sosialisasi tentang paraturan walikota sebagai payung hukum DD dan ADD tahun 2017 ini," katanya di Tual, Jumat.
Menurut dia, petugas dari PMD Kota Tual telah turun ke kecamatan maupun desa di daerah tersebut untuk pemantapan RKPDes dan APBDes.
Jika RKPDes dan APBDes setiap desa telah selesai, maka pencairan tahap pertama tahun ini dapat dilakukan.
Zeth menyatakan, PMD Kota Tual tidak ingin terjadi keterlambatan penyaluran DD dan ADD seperti pada tahun 2016, di mana pencairan DD terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 yang berakibat sebagian desa belum memasukkan pertanggungan jawabnya.
"Pekan ini kami sudah bekerja sama dengan bagian keuangan Kota Tual dan dijadwalkan evaluasi APBDes dapat dilakukan pekan depan. Desa yang sudah selesai dapat disalurkan terlebih dahulu jika evaluasi APBDes sudah selesai," katanya.
Di Kota Tual teradapat 27 desa dan 11 dusun.
Zeth mengungkapkan, jumlah anggaran untuk masing-masing desa bervariasi dan 11 dusun mendapatkan ADD sesuai Perwali 01 dan Perwali 02 yakni Rp1 miliar lebih.
"Kami berharap penyaluran DD maupun ADD tahun ini tidak ada hambatan demi terlaksananya dengan baik program maupun kegiatan di setiap desa dan dusun, yang sudah dibahas dalam Musrenbangdes," katanya.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Sedangkan ADD, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017