Abubakar Rumodar, SH bersama seluruh jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara (Malut), terus mengidentifikasi lahan-lahan di daerah ini yang memungkinkan diserahkan kepada masyarakat adat, sebagai salah satu implementasi dari program Reforma Agraria.
Pelaksana Harian (PLH) Kepala BPN Malut itu mengaku, lahan-lahan yang menjadi sasaran identifikasi diantaranya lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang telah ditelantarkan oleh perusahaan ketika menguasai lahan itu, misalnya lahan bekas HGU perkebunan.
Sejauh ini, menurut ayah tiga anak kelahiran Pulau Seram tahun 1963, sudah ada dua lahan di Malut yang diidentifikasi sebagai lahan yang dicurigai telantar yakni berada di Pulau Kasiruta, Halmahera Selatan seluas 3000 hektar dan di Desa Porniti Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat seluas 50 hektar.
"Kami masih terus menginventarisir data-data mengenai keberadaan dua lahan yang dicurigai telantar itu dan jika memang memenuhi syarat maka akan diusulkan ke pusat untuk diambilalih menjadi lahan negara dan selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat adat di daerah ini," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu.
Sehingga, kedua lokasi lahan yang dicurigai terlantar tersebut terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan perusahaan yang semula mengolahnya untuk selanjutnya diusulkan ke pusat untuk dibuatkan Surat Keputusan dan selanjutnya diserahkan ke masyarakat adat.
Apalagi, tanah pelepasan kawasan hutan yang termasuk di dalam kriteria reforma agraria bagi masyarakat adat, karena ini bagian dari program Presiden Joko Widodo, sehingga, upayakan untuk dicanangkan tanah-tanah bekas amparan.
Mantan Kepala BPN Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate itu mengaku, program lainnya yang juga menjadi perhatian serius adalah pensertifikatan lahan-lahan milik masyarakat, khususnya yang tidak mampu melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Abubakar yang semasa muda menjadi atlit atletik nasional ini menyebutkan pada 2017 ini, pihaknya menargetkan pensertifikatan lahan masyarakat melalui program Prona sebanyak 5000 yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Pelaksana Harian (PLH) Kepala BPN Malut itu mengaku, lahan-lahan yang menjadi sasaran identifikasi diantaranya lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang telah ditelantarkan oleh perusahaan ketika menguasai lahan itu, misalnya lahan bekas HGU perkebunan.
Sejauh ini, menurut ayah tiga anak kelahiran Pulau Seram tahun 1963, sudah ada dua lahan di Malut yang diidentifikasi sebagai lahan yang dicurigai telantar yakni berada di Pulau Kasiruta, Halmahera Selatan seluas 3000 hektar dan di Desa Porniti Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat seluas 50 hektar.
"Kami masih terus menginventarisir data-data mengenai keberadaan dua lahan yang dicurigai telantar itu dan jika memang memenuhi syarat maka akan diusulkan ke pusat untuk diambilalih menjadi lahan negara dan selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat adat di daerah ini," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu.
Sehingga, kedua lokasi lahan yang dicurigai terlantar tersebut terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan perusahaan yang semula mengolahnya untuk selanjutnya diusulkan ke pusat untuk dibuatkan Surat Keputusan dan selanjutnya diserahkan ke masyarakat adat.
Apalagi, tanah pelepasan kawasan hutan yang termasuk di dalam kriteria reforma agraria bagi masyarakat adat, karena ini bagian dari program Presiden Joko Widodo, sehingga, upayakan untuk dicanangkan tanah-tanah bekas amparan.
Mantan Kepala BPN Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate itu mengaku, program lainnya yang juga menjadi perhatian serius adalah pensertifikatan lahan-lahan milik masyarakat, khususnya yang tidak mampu melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
Abubakar yang semasa muda menjadi atlit atletik nasional ini menyebutkan pada 2017 ini, pihaknya menargetkan pensertifikatan lahan masyarakat melalui program Prona sebanyak 5000 yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017