Ambon, 22/5 (Antara Maluku) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX/Ambon memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109, dalam upacara bendera yang digelar di lapangan apel markas komando setempat, Senin.
Di upacara tersebut, Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi bertindak sebagai inspektur upacara (irup), sedangkan Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Letkol Laut (P) Slamet Hariadji sebagai komandan upacara.
Dalam kesempatan itu dibacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang menyampaikan bahwa kendati telah tercetus sejak 109 tahun lalu, semangat kebangkitan nasional tidak memudar.
Persoalan pemerataan pembangunan, kata Rudiantara, masih menjadi masalah bagi semua bangsa di dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan isu kesenjangan kesejahteraan di beberapa negara mencatatkan indeks yang jauh lebih tinggi.
Di Indonesia, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan, yang tidak menginginkan tidak ada jurang pembatas penyebaran kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor.
Di sektor kelistrikan misalnya, telah dibangun pembangkit listrik di 2.500 desa yang belum dialiri listrik.
Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan juga dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga subsidi listrik sebesar Rp 12 triliun pada 2016 bisa dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Pemerintah juga memandang pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya infrastruktur jalan raya.
"Dari 4.300 kilometer jalan raya trans-Papua, 3.800 kilometer di antaranya telah dibuka. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo berkenan menjajal langsung jalan trans-Papua yang hampir selesai dibangun," katanya.
Dikatakannya lagi, di sektor agraria telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar, yakni lahan, kesempatan dan sumber daya manusia (sdm), dengan menitikberatkan pada reforma agraria.
Sedangkan di sektor komunikasi dan informartika, upaya pemerataan dilakukan melalui program Palapa Ring, yakni pembangunan jaringan serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, sehingga internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.
Karena digitalisasi terjadi hampir di setiap sektor,
terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan dalam pembangunan. Jika sebelumnya proses perizinan berlangsung hingga ratusan hari hingga tak terhingga, dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat.
Ia memisalkan, di sektor listrik, jika sebelumnya proses perizinan dibutuhkan paling sedikit 923 hari, sekarang hanya 256 hari. Begitu pula dengan sektor pertanian yang sebelumnya 751 hari, kini menjadi 172 hari.
Demikian juga dengan perizinan di sektor perindustrian, dari 672 hari menjadi 152 hari, sama halnya dengan perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari.
Sedangkan perizinan di sektor pertanahan dari 123 hari dipangkas menjadi 90 hari. Sektor kehutanan yang sebelumnya proses perizinan bisa berlangsung selama 111 hari, menjadi lebih pendek, 47 hari saja.
"Perizinan perhubungan dari 30 menjadi lima hari. Sedangkan di bidang telekomunikasi sebelumnya 60 hari, dipangkas menjadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital," ucapnya.
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang juga ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan Boedi Oetomo itu, dihadiri oleh Asisten Intelejen Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Said Latuconsina, Asisten Perencanaan Kolonel Laut (S) Nova Rohib Noerdin, dan Asisten Personel Kolonel Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan.
Selain itu, hadir juga para kepala satuan kerja, perwira, bintara, tamtama, Batalyon Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX, dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Lantamal IX/Ambon.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Di upacara tersebut, Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi bertindak sebagai inspektur upacara (irup), sedangkan Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Letkol Laut (P) Slamet Hariadji sebagai komandan upacara.
Dalam kesempatan itu dibacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang menyampaikan bahwa kendati telah tercetus sejak 109 tahun lalu, semangat kebangkitan nasional tidak memudar.
Persoalan pemerataan pembangunan, kata Rudiantara, masih menjadi masalah bagi semua bangsa di dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan isu kesenjangan kesejahteraan di beberapa negara mencatatkan indeks yang jauh lebih tinggi.
Di Indonesia, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan, yang tidak menginginkan tidak ada jurang pembatas penyebaran kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor.
Di sektor kelistrikan misalnya, telah dibangun pembangkit listrik di 2.500 desa yang belum dialiri listrik.
Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan juga dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga subsidi listrik sebesar Rp 12 triliun pada 2016 bisa dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Pemerintah juga memandang pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya infrastruktur jalan raya.
"Dari 4.300 kilometer jalan raya trans-Papua, 3.800 kilometer di antaranya telah dibuka. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo berkenan menjajal langsung jalan trans-Papua yang hampir selesai dibangun," katanya.
Dikatakannya lagi, di sektor agraria telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar, yakni lahan, kesempatan dan sumber daya manusia (sdm), dengan menitikberatkan pada reforma agraria.
Sedangkan di sektor komunikasi dan informartika, upaya pemerataan dilakukan melalui program Palapa Ring, yakni pembangunan jaringan serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, sehingga internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.
Karena digitalisasi terjadi hampir di setiap sektor,
terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan dalam pembangunan. Jika sebelumnya proses perizinan berlangsung hingga ratusan hari hingga tak terhingga, dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat.
Ia memisalkan, di sektor listrik, jika sebelumnya proses perizinan dibutuhkan paling sedikit 923 hari, sekarang hanya 256 hari. Begitu pula dengan sektor pertanian yang sebelumnya 751 hari, kini menjadi 172 hari.
Demikian juga dengan perizinan di sektor perindustrian, dari 672 hari menjadi 152 hari, sama halnya dengan perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari.
Sedangkan perizinan di sektor pertanahan dari 123 hari dipangkas menjadi 90 hari. Sektor kehutanan yang sebelumnya proses perizinan bisa berlangsung selama 111 hari, menjadi lebih pendek, 47 hari saja.
"Perizinan perhubungan dari 30 menjadi lima hari. Sedangkan di bidang telekomunikasi sebelumnya 60 hari, dipangkas menjadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital," ucapnya.
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang juga ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan Boedi Oetomo itu, dihadiri oleh Asisten Intelejen Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Said Latuconsina, Asisten Perencanaan Kolonel Laut (S) Nova Rohib Noerdin, dan Asisten Personel Kolonel Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan.
Selain itu, hadir juga para kepala satuan kerja, perwira, bintara, tamtama, Batalyon Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX, dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Lantamal IX/Ambon.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017