Ambon, 19/6 (Antara Maluku ) - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) mengarahkan perlu adanya pernyataan dukungan dari masing - masing DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang hanya menyepakati Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff diputuskan menjadi bakal calon (Balon) Gubernur Maluku untuk mengikuti Pilkada pada 27 Juni 2018.
"Saya dan Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Roland Tahapary menemui Ketua Umum di Jakarta pada pekan lalu dan diarahkan harus ada pernyataan dukungan dari masing - masing DPD kabupaten/kota," kata Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff, dikonfirmasi, Senin.
Pernyataan ini sebagai hasil konsultasi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar terkait kesepakatan hasil rapat DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada 2 Juni 2017 yang hanya mengusung Said dengan tidak membuka pendaftaran untuk Balon Gubernur.
"Jadi sekiranya ada pernyataan dukungan dari masing - masing DPD Partai Golkar kabupaten/kota se- Maluku, maka DPP tinggal merekomendasikan Balon Gubernur Maluku," ujarnya.
Karena itu, DPD Partai Golkar Maluku menjadwalkan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) khusus pada 21 Juni 2017 untuk menindaklanjuti kesepakatan yang diperkuat pernyataan dukungan dari masing -masing kabupaten/kota.
"Ketua Umum mengarahkan mengikuti mekanisme saja, kendati pada prinsipnya Ketua DPD Partai Golkar siap direkomendasikan," katanya.
Said yang juga Gubernur Maluku periode 2014 - 2019 itu tidak mau takabur soal mekanisme internal Partai Golkar, makanya kesepakatan yang diambil saat rapat DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada 2 Juni 2017 haruslah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
"Kebetulan saja hasil survei dari masing - masing partai politik (Parpol) yang telah menunjukkan siapa menempati posisi terartas sehingga disepekati tidak membuka pendaftaran untuk Balon Gubernur karena bila dilaksanakan, maka itu sama dengan melakukan pembohongan. Apalagi, pendaftaran membutuhkan anggaran relatif besar," tandasnya.
Dia mencontohkan, Sulawesi Selatan, Bali maupun Kalimantan Timur yang Balon bukan Gubernur telah diberkan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar.
"Saya yang Ketua DPD Partai Golkar maupun Gubernur Maluku masakan tidak diberikan rekomendasi," tegas Said.
Petahana Gubernur Maluku ini telah mendaftar di PDI Perjuangan serta mengambil formulir di PKS.
Kandidat Gubernur maupun Wagub lainnya yang sedang mendaftar maupun mengambil formulir antara lain Kepala Korps Brimob Polri, Irjen Murad Ismail, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan periode 2015 - 2020, Komaruddin Watubun.
Selain itu, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela, Kadis Ketahanan Pangan Maluku, Zidik Sangadji, mantan Bupati Seram BagiannTimur (SBT), Abdullah Vanath, Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa dan Bupati Maluku Bara Daya (MBD), Barnabas Orno.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya dan Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Roland Tahapary menemui Ketua Umum di Jakarta pada pekan lalu dan diarahkan harus ada pernyataan dukungan dari masing - masing DPD kabupaten/kota," kata Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff, dikonfirmasi, Senin.
Pernyataan ini sebagai hasil konsultasi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar terkait kesepakatan hasil rapat DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada 2 Juni 2017 yang hanya mengusung Said dengan tidak membuka pendaftaran untuk Balon Gubernur.
"Jadi sekiranya ada pernyataan dukungan dari masing - masing DPD Partai Golkar kabupaten/kota se- Maluku, maka DPP tinggal merekomendasikan Balon Gubernur Maluku," ujarnya.
Karena itu, DPD Partai Golkar Maluku menjadwalkan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) khusus pada 21 Juni 2017 untuk menindaklanjuti kesepakatan yang diperkuat pernyataan dukungan dari masing -masing kabupaten/kota.
"Ketua Umum mengarahkan mengikuti mekanisme saja, kendati pada prinsipnya Ketua DPD Partai Golkar siap direkomendasikan," katanya.
Said yang juga Gubernur Maluku periode 2014 - 2019 itu tidak mau takabur soal mekanisme internal Partai Golkar, makanya kesepakatan yang diambil saat rapat DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada 2 Juni 2017 haruslah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
"Kebetulan saja hasil survei dari masing - masing partai politik (Parpol) yang telah menunjukkan siapa menempati posisi terartas sehingga disepekati tidak membuka pendaftaran untuk Balon Gubernur karena bila dilaksanakan, maka itu sama dengan melakukan pembohongan. Apalagi, pendaftaran membutuhkan anggaran relatif besar," tandasnya.
Dia mencontohkan, Sulawesi Selatan, Bali maupun Kalimantan Timur yang Balon bukan Gubernur telah diberkan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar.
"Saya yang Ketua DPD Partai Golkar maupun Gubernur Maluku masakan tidak diberikan rekomendasi," tegas Said.
Petahana Gubernur Maluku ini telah mendaftar di PDI Perjuangan serta mengambil formulir di PKS.
Kandidat Gubernur maupun Wagub lainnya yang sedang mendaftar maupun mengambil formulir antara lain Kepala Korps Brimob Polri, Irjen Murad Ismail, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan periode 2015 - 2020, Komaruddin Watubun.
Selain itu, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela, Kadis Ketahanan Pangan Maluku, Zidik Sangadji, mantan Bupati Seram BagiannTimur (SBT), Abdullah Vanath, Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa dan Bupati Maluku Bara Daya (MBD), Barnabas Orno.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017