Ambon, 27/7 (Antara Maluku) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan di daerah ini.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Ade Iwan Ruswana di Ambon, Kamis mengatakan, media workshop itu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada media masa terkait kelembagaan BKP secara umum maupun secara khusus.
"Kegiatan workshop ini akan memberikan informasi seputar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016," kata Ade.
Ia menjelaskan, materi yang dapat diambil dari media workshop ini antara lain tugas dan kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku merupakan amanat UUD 1945.
"BPK Maluku melaksanakan pemeriksaan atas keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah dan BUMD dalam wilayah Provinsi Maluku," ujar Ade.
Menurut dia, tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Maluku masih memprihatinkan. Dari 12 Pemda hanya empat yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Sedangkan lima Pemda lainnya yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual dan Kota Ambon memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Kemudian ada tiga Pemda yakni Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Kabupaten Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat oleh BPK.
"Kesungguhan Pemda se-Maluku dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK masih rendah, yakni rata-rata sebesar 64,38 persen. Dengan tingkat prosentase tersebut, BPK berhasil menyelamatkan uang/asset daerah sebesar Rp113,69 miliar," uangkap Ade.
Ke depan, lanjutnya, kegiatan serupa akan diselenggarakan secara rutin agar dapat meningkatkan hubungan baik antara BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan media massa di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Ade Iwan Ruswana di Ambon, Kamis mengatakan, media workshop itu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada media masa terkait kelembagaan BKP secara umum maupun secara khusus.
"Kegiatan workshop ini akan memberikan informasi seputar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016," kata Ade.
Ia menjelaskan, materi yang dapat diambil dari media workshop ini antara lain tugas dan kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku merupakan amanat UUD 1945.
"BPK Maluku melaksanakan pemeriksaan atas keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah dan BUMD dalam wilayah Provinsi Maluku," ujar Ade.
Menurut dia, tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Maluku masih memprihatinkan. Dari 12 Pemda hanya empat yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Sedangkan lima Pemda lainnya yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual dan Kota Ambon memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Kemudian ada tiga Pemda yakni Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Kabupaten Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat oleh BPK.
"Kesungguhan Pemda se-Maluku dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK masih rendah, yakni rata-rata sebesar 64,38 persen. Dengan tingkat prosentase tersebut, BPK berhasil menyelamatkan uang/asset daerah sebesar Rp113,69 miliar," uangkap Ade.
Ke depan, lanjutnya, kegiatan serupa akan diselenggarakan secara rutin agar dapat meningkatkan hubungan baik antara BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan media massa di daerah ini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017