Ternate, 4/8 (Antara Maluku) - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Achmat Juri, beserta rombongan berkunjung ke DPRD Malut untuk membangun kemitraan antara Polda dan DPRD terkait pembangunan infrastruktur.
"Pertemuan berlangsung di gedung DPRD Malut dan juga dibahas penuntaskan kasus korupsi, pengamanan Pilkada 2018, kasus ilegal fising dan lainnya yang belum dituntaskan," kata Kapolda Malut Brigjen Achmat Juri, usai pertemuan di Ternate, Jumat.
Menurut dia, sebagai pejabat baru membutuhkan saling kenal dengan DPRD. Namun pemberantasan korupsi tetap dibasmi, selama memiliki barang bukti yang cukup proses tetap jalan.
"Ini tidak bisa dihalangi-halangi, karena selama memiliki barang bukti yang cukup proses tetap berlanjut," kata Kapolda.
Dirinya juga di hadapan legislator tersebut menyatakan, telah menyiapkan 1500 personel untuk pengamanan pilkada Malut 2018 dan jumlah itu belum termasuk personel yang ada di setiap polres di wilayah Malut.
"Kami telah melihat kesiapan mulai personel, perlengkapan hingga operasional dan saat ini Polda programkan Pra Operasi, masing-masing Polres memiliki personel disesuaikan dengan ekskalasi kerawanan selama pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.
Dia mengatakan, gelar pasukan ini khususnya dijajaran Polda Malut, maka selain melibatkan 15000 personil, namun operasional kendaran teknis, perintis, termasuk anjing pelacak serta alat utama dan khusus yang dimiliki satuan Brimob, sabhara dan lalulintas juga dilibatkan.
Menurut Kapolda, persiapan sejak awal ini karena belajar dari kasus konfilik pilada ke pilkada membuat Polda berinisiatif sejak awal guna menggelar persiapan ini.
"Kasus pilkada di Malut sering menimbulkan masalah sehingga Kapolda bersiantif lebih menggelar persiapan baik secar fisik maupun materil, sehingga polisi harus dipersiapkan sejak awal guna mengantisipasi gangguan kamtibmas selama pelaksanaan tahapan pilkada," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Malut Julkifli H Umar ketika dihubungu mengatakan, kunjung Kapolda dan jajaran ke DPRD Malut merupakan langkah positif, sebab, selama ini baru terjadi Kapolda yang baru diganti bertugas sebulan langsung berkunjung ke DPRD.
"Kunjungan Kapolda ke DPRD sangat positif, pembahasan pembangunan Maluku Utara dan lainya yang belum dituntaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan di daerah sangat penting, terutama wilayah Malut yang memiliki laut sangat luas dan sering terjadi kasus ilegal fishing yang terus berlanjut.
Terkait persiapan pengamanan Pilkada 2018 mendatang dibutuhkan kerjasama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Pertemuan berlangsung di gedung DPRD Malut dan juga dibahas penuntaskan kasus korupsi, pengamanan Pilkada 2018, kasus ilegal fising dan lainnya yang belum dituntaskan," kata Kapolda Malut Brigjen Achmat Juri, usai pertemuan di Ternate, Jumat.
Menurut dia, sebagai pejabat baru membutuhkan saling kenal dengan DPRD. Namun pemberantasan korupsi tetap dibasmi, selama memiliki barang bukti yang cukup proses tetap jalan.
"Ini tidak bisa dihalangi-halangi, karena selama memiliki barang bukti yang cukup proses tetap berlanjut," kata Kapolda.
Dirinya juga di hadapan legislator tersebut menyatakan, telah menyiapkan 1500 personel untuk pengamanan pilkada Malut 2018 dan jumlah itu belum termasuk personel yang ada di setiap polres di wilayah Malut.
"Kami telah melihat kesiapan mulai personel, perlengkapan hingga operasional dan saat ini Polda programkan Pra Operasi, masing-masing Polres memiliki personel disesuaikan dengan ekskalasi kerawanan selama pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.
Dia mengatakan, gelar pasukan ini khususnya dijajaran Polda Malut, maka selain melibatkan 15000 personil, namun operasional kendaran teknis, perintis, termasuk anjing pelacak serta alat utama dan khusus yang dimiliki satuan Brimob, sabhara dan lalulintas juga dilibatkan.
Menurut Kapolda, persiapan sejak awal ini karena belajar dari kasus konfilik pilada ke pilkada membuat Polda berinisiatif sejak awal guna menggelar persiapan ini.
"Kasus pilkada di Malut sering menimbulkan masalah sehingga Kapolda bersiantif lebih menggelar persiapan baik secar fisik maupun materil, sehingga polisi harus dipersiapkan sejak awal guna mengantisipasi gangguan kamtibmas selama pelaksanaan tahapan pilkada," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Malut Julkifli H Umar ketika dihubungu mengatakan, kunjung Kapolda dan jajaran ke DPRD Malut merupakan langkah positif, sebab, selama ini baru terjadi Kapolda yang baru diganti bertugas sebulan langsung berkunjung ke DPRD.
"Kunjungan Kapolda ke DPRD sangat positif, pembahasan pembangunan Maluku Utara dan lainya yang belum dituntaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan di daerah sangat penting, terutama wilayah Malut yang memiliki laut sangat luas dan sering terjadi kasus ilegal fishing yang terus berlanjut.
Terkait persiapan pengamanan Pilkada 2018 mendatang dibutuhkan kerjasama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017