Ambon, 13/9 (Antara Maluku) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, menyumbangkan gaji September 2017 untuk membantu korban konflik kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.
"Sumbangan gaji ini menindaklanjuti perintah Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar bahwa setiap kader NU dan PKB, baik Menteri, anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah maupun tukang sapu, wajib untuk menyumbangkan gajinya satu bulan bagi umat Islam Rohingya," kata Wakil Ketua DPRD kabupaten SBB dari PKB, Mustafa Nasir, dikonfirmasi, Rabu.
Anggota F-PKB DPRD SBB lainnya yakni La Maarup Tomia, Eko Budiono dan Salim Huath telah bersepakat agar gaji pokok September 2017 disumbangkan untuk etnis Rohingya.
Sumbangan tersebut disetor melalui rekening a/n Yayasan Lazis NU.
Mustafa yang juga Ketua DPC PKB SBB itu mengemukakan, jajarannya juga menyosialisasikan perintah Ketua Umum DPP PKB kepada para kader maupun simpatisan di kabupaten ini.
"Kami hanya bisa membantu sesama umat Islam di Rohingya yang menderita sebagaimana diberitakan media massa sungguh memprihatinkan hidup mereka," katanya.
Sedangkan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis membenarkan instruksi Ketua Umum DPP PKB agar seluruh kader menyumbangkan gaji yang diterimanya pada September 2017 untuk umat Islam Rohingya.
"Saya menindaklanjuti instruksi Ketua Umum, makanya semua anggota DPRD asal PKB, baik Maluku maupun kabupaten/kota serta para kader lainya agar melakukan transfer sumbangan ke rekening telah ditetapkan," ujarnya.
Basri juga mengimbau masyarakat Maluku agar tidak terprovokasi dengan isu pertikaian agama di Myanmar dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pemerintah Indonesia.
"Marilah kita mendoakan pemerintah maupun para pemimpin agama Indonesia agar memberikan pemahaman kepada masing - masing umatnya soal persoalan di Myanmar. Menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi mari dilakukan dengan tepat dan santun," tandasnya.
Basri juga mengapresiasi langkah Ketua Umum DPP PKB yang cukup responsif terhadap konflik etnis Rohingya dengan cukup keras melakukan protes pada pemerintah Myanmar.
"Pak Muhaimin protes keras melalui surat yang ditujukan ke Aung San Suu Kyi, selanjutnya menginstruksikan kader PKB agar melakukan solidaritas di masing - masing daerah sebagai wujud kepeduliaan sosial," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sumbangan gaji ini menindaklanjuti perintah Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar bahwa setiap kader NU dan PKB, baik Menteri, anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah maupun tukang sapu, wajib untuk menyumbangkan gajinya satu bulan bagi umat Islam Rohingya," kata Wakil Ketua DPRD kabupaten SBB dari PKB, Mustafa Nasir, dikonfirmasi, Rabu.
Anggota F-PKB DPRD SBB lainnya yakni La Maarup Tomia, Eko Budiono dan Salim Huath telah bersepakat agar gaji pokok September 2017 disumbangkan untuk etnis Rohingya.
Sumbangan tersebut disetor melalui rekening a/n Yayasan Lazis NU.
Mustafa yang juga Ketua DPC PKB SBB itu mengemukakan, jajarannya juga menyosialisasikan perintah Ketua Umum DPP PKB kepada para kader maupun simpatisan di kabupaten ini.
"Kami hanya bisa membantu sesama umat Islam di Rohingya yang menderita sebagaimana diberitakan media massa sungguh memprihatinkan hidup mereka," katanya.
Sedangkan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis membenarkan instruksi Ketua Umum DPP PKB agar seluruh kader menyumbangkan gaji yang diterimanya pada September 2017 untuk umat Islam Rohingya.
"Saya menindaklanjuti instruksi Ketua Umum, makanya semua anggota DPRD asal PKB, baik Maluku maupun kabupaten/kota serta para kader lainya agar melakukan transfer sumbangan ke rekening telah ditetapkan," ujarnya.
Basri juga mengimbau masyarakat Maluku agar tidak terprovokasi dengan isu pertikaian agama di Myanmar dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pemerintah Indonesia.
"Marilah kita mendoakan pemerintah maupun para pemimpin agama Indonesia agar memberikan pemahaman kepada masing - masing umatnya soal persoalan di Myanmar. Menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi mari dilakukan dengan tepat dan santun," tandasnya.
Basri juga mengapresiasi langkah Ketua Umum DPP PKB yang cukup responsif terhadap konflik etnis Rohingya dengan cukup keras melakukan protes pada pemerintah Myanmar.
"Pak Muhaimin protes keras melalui surat yang ditujukan ke Aung San Suu Kyi, selanjutnya menginstruksikan kader PKB agar melakukan solidaritas di masing - masing daerah sebagai wujud kepeduliaan sosial," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017