Ternate, 14/10 (Antara Maluku) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberhentikan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah itu, apalagi banyak di antaranya yang sudah memiliki tanggungan keluarga.
"Para PTT itu sudah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mengabdi di Pemkab Pulau Morotai dengan honor yang tidak besar, jadi sangatlah tidak bijak kalau mereka diberhentikan,"kata salah seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Irfan di Ternate, Sabtu.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya rencana pemkab di daerah perbatasan yang dimekarkan dari kabupaten induknya Halmahera Utara pada 2009 itu, untuk memberhentikan lebih dari 2000 PTT dengan alasan membebani keuangan daerah.
Menurut dia, kalau para PTT tersebut diberhentikan pasti akan menimbulkan sejumlah masalah sosial, di antaranya akan meningkatkan angka pengangguran di daerah itu, yang tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan berbagai tindakan kriminal.
Selain itu, akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat, terutama di dibidang kesehatan dan pendidikan, karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan sekolah di Pulau Morotai dalam aktivitas kesehariannya selama ini banyak mengandalkan tenaga PTT.
Pemkab Pulau Morotai, kata Muhammad Irfan, mengaku kekurangan pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi kalau seperti itu kondisinya lalu mengapa berencana memberhentikan para PTT yang selama ini telah menunjukkan kontribusinya kepada daerah dan masyarakat.
Pemkab Pulau Morotai seharusnya mempertahankan keberadaan para PTT tersebut dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Morotai kalaupun akan menerima ASN baru, hanyalah untuk lowongan yang tidak bisa dipenuhi dari PTT.
"Pemkab Pulau Morotai harus pula mengupayakan agar perusahaan dari dalam dan luar negeri yang telah memiliki izin untuk berinvestasi di Pulau Morotai, segera merealisasikan investasinya agar bisa memberi lapangan kerja bagi para pencari kerja daerah ini,"katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Para PTT itu sudah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mengabdi di Pemkab Pulau Morotai dengan honor yang tidak besar, jadi sangatlah tidak bijak kalau mereka diberhentikan,"kata salah seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Irfan di Ternate, Sabtu.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya rencana pemkab di daerah perbatasan yang dimekarkan dari kabupaten induknya Halmahera Utara pada 2009 itu, untuk memberhentikan lebih dari 2000 PTT dengan alasan membebani keuangan daerah.
Menurut dia, kalau para PTT tersebut diberhentikan pasti akan menimbulkan sejumlah masalah sosial, di antaranya akan meningkatkan angka pengangguran di daerah itu, yang tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan berbagai tindakan kriminal.
Selain itu, akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat, terutama di dibidang kesehatan dan pendidikan, karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan sekolah di Pulau Morotai dalam aktivitas kesehariannya selama ini banyak mengandalkan tenaga PTT.
Pemkab Pulau Morotai, kata Muhammad Irfan, mengaku kekurangan pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi kalau seperti itu kondisinya lalu mengapa berencana memberhentikan para PTT yang selama ini telah menunjukkan kontribusinya kepada daerah dan masyarakat.
Pemkab Pulau Morotai seharusnya mempertahankan keberadaan para PTT tersebut dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Morotai kalaupun akan menerima ASN baru, hanyalah untuk lowongan yang tidak bisa dipenuhi dari PTT.
"Pemkab Pulau Morotai harus pula mengupayakan agar perusahaan dari dalam dan luar negeri yang telah memiliki izin untuk berinvestasi di Pulau Morotai, segera merealisasikan investasinya agar bisa memberi lapangan kerja bagi para pencari kerja daerah ini,"katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017