Ambon, 30/10 (Antara Maluku) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly menyatakan budaya membaca dan menulis harus ditumbuhkan di lingkungan kementerian itu.
"Budaya ini juga perlu ditumbuhkembangkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan, walau dengan keterbatasan yang ada," ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku Provinsi Maluku Priyadi pada upacara Hari Dharma Karyadhika di Ambon, Senin.
Ketersediaan buka-buku di perpustakaan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), perlu diperbanyak dan dibuat bervariasi, demikian puladengan menulis perlu dikembangkan tempat atau wahana untuk menyalurkan "keluh kesah" mereka sehingga ruang berekspresi tersedia walau dalam keterbatasan.
Menteri mengatakan, pada momentum Dharma Karyadhika kali ini, Kementerian Hukum dan HAM juga menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kompas Gramedia, PT. POS Indonesia (Persero), Pustaka Begerak, dan forum Lingkar Pena.
Nota Kesepahaman itu tentang peningkatan Budaya Membaca dan Menulis bagi tahanan, anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
"Berbicara mengenai tahanan, anak, Narapidana, dan Klien Pemasyarakatan, mereka adalah bagian dari warga negara yang termarjinalkan karena perbuatan mereka yang telah melawan hukum," ujarnya.
Namun, kesempatan untuk memperluas pengetahuan, tetap menjadi hak mereka. Karya tulisan pun dapat dihasilkan, meskipun dalam belenggu terali besi.
"Melalui kesempatan ini, saya minta kepada seluruh kesatuan kerja Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan fasilitas "Pojok Baca" yang sederhana namun penuh makna," kata Menteri Yasona.
Dia mengatakan, buku-buku hendaknya diperoleh dari swadaya pegawai berupa sumbangan buku sukarela, dengan mengedepankan prinsip "dari kita, oleh kita".
Dengan adanya pojok baca tersebut, pengetahuan pegawai diharapkan bertambah, sehingga mampu berkinerja tinggi dan lebih berkualitas.
"Bagi WPB, ini sejaLan dengan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian," ujarnya.
Melalui program pembinaan kepribadian, WBP didorong untuk membaca sekaligus memahami buku-buku keagamaan, hukum, kesadaran berbangsa dan negara, serta pengetahuan lainnya.
Sementara melalui program pembinaan kemandirian, WBP dikembangkan minat dan bakatnya dalam menulis, sehingga diharapkan muncul produk-produk tulisan yang berkualitas serta dapat dinikmati dan diminati oleh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Budaya ini juga perlu ditumbuhkembangkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan, walau dengan keterbatasan yang ada," ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku Provinsi Maluku Priyadi pada upacara Hari Dharma Karyadhika di Ambon, Senin.
Ketersediaan buka-buku di perpustakaan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), perlu diperbanyak dan dibuat bervariasi, demikian puladengan menulis perlu dikembangkan tempat atau wahana untuk menyalurkan "keluh kesah" mereka sehingga ruang berekspresi tersedia walau dalam keterbatasan.
Menteri mengatakan, pada momentum Dharma Karyadhika kali ini, Kementerian Hukum dan HAM juga menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kompas Gramedia, PT. POS Indonesia (Persero), Pustaka Begerak, dan forum Lingkar Pena.
Nota Kesepahaman itu tentang peningkatan Budaya Membaca dan Menulis bagi tahanan, anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
"Berbicara mengenai tahanan, anak, Narapidana, dan Klien Pemasyarakatan, mereka adalah bagian dari warga negara yang termarjinalkan karena perbuatan mereka yang telah melawan hukum," ujarnya.
Namun, kesempatan untuk memperluas pengetahuan, tetap menjadi hak mereka. Karya tulisan pun dapat dihasilkan, meskipun dalam belenggu terali besi.
"Melalui kesempatan ini, saya minta kepada seluruh kesatuan kerja Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan fasilitas "Pojok Baca" yang sederhana namun penuh makna," kata Menteri Yasona.
Dia mengatakan, buku-buku hendaknya diperoleh dari swadaya pegawai berupa sumbangan buku sukarela, dengan mengedepankan prinsip "dari kita, oleh kita".
Dengan adanya pojok baca tersebut, pengetahuan pegawai diharapkan bertambah, sehingga mampu berkinerja tinggi dan lebih berkualitas.
"Bagi WPB, ini sejaLan dengan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian," ujarnya.
Melalui program pembinaan kepribadian, WBP didorong untuk membaca sekaligus memahami buku-buku keagamaan, hukum, kesadaran berbangsa dan negara, serta pengetahuan lainnya.
Sementara melalui program pembinaan kemandirian, WBP dikembangkan minat dan bakatnya dalam menulis, sehingga diharapkan muncul produk-produk tulisan yang berkualitas serta dapat dinikmati dan diminati oleh masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017