Ternate, 8/11 (Antara Maluku) - Bupati Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), Danny Missy menyatakan komitmennya memberantas narkoba di daerahnya, menyusul adanya kebijakan setiap calon pejabat harus diperiksa darahnya dan bebas Narkoba.
"Kami sangat menjunjung tinggi amanat peraturan perundangan-undangan tentang pemberantasan narkoba dan ini juga merupakan komitmen Presiden Jokowi kepada kepala daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah,"katanya di Ternate, Rabu.
Bupati menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan suatu hal yang wajib dilakukan setiap pemerintah daerah, karena hal itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh kepala daerah.
"Saya tegaskan bahwa upaya pemberantasan Narkoba di Halbar itu adalah harga mati dan tidak ada kata kompromi untuk pemberantasan narkoba ini," kata Bupati.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat memberikan apresiasi kepada BNNP dan Polda Maluku Utara yang telah berkomitmen dalam pemberantasan narkoba di Maluku Utara.
"Saya memberikan apresiasi kepada BNNP dan Polda Malut yang bersama Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan profesional dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Malut," ujar Bupati.
Ia mengakui, Pemerintah Daerah Halmahera Barat telah melakukan MoU dengan BNNP Maluku Utara, sehingga sesuai arahan bupati pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melaksanakan seleksi jabatan administrator eselon III.a dan III.b di lingkup Pemkab Halbar, sebagai syarat utama calon pejabat yang mengikuti seleksi jabatan harus bebas dari narkoba.
"Pemkab Halbar telah melakukan MoU dengan BNNP Malut, sehingga setiap pejabat yang akan mengikuti lelang jabatan di Pemkab Halbar syarat utamanya harus bebas Narkoba," kata Sahmi.
Sementara itu, Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Richard Nainggolan ketika dikonfirmasi mengakui kalau hasil pemeriksaan tes urine terhadap Bupati Halbar Danny Missy telah dipublikasikan dan hasilnya sejauh ini negatif.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami sangat menjunjung tinggi amanat peraturan perundangan-undangan tentang pemberantasan narkoba dan ini juga merupakan komitmen Presiden Jokowi kepada kepala daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah,"katanya di Ternate, Rabu.
Bupati menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan suatu hal yang wajib dilakukan setiap pemerintah daerah, karena hal itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh kepala daerah.
"Saya tegaskan bahwa upaya pemberantasan Narkoba di Halbar itu adalah harga mati dan tidak ada kata kompromi untuk pemberantasan narkoba ini," kata Bupati.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat memberikan apresiasi kepada BNNP dan Polda Maluku Utara yang telah berkomitmen dalam pemberantasan narkoba di Maluku Utara.
"Saya memberikan apresiasi kepada BNNP dan Polda Malut yang bersama Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan profesional dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Malut," ujar Bupati.
Ia mengakui, Pemerintah Daerah Halmahera Barat telah melakukan MoU dengan BNNP Maluku Utara, sehingga sesuai arahan bupati pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melaksanakan seleksi jabatan administrator eselon III.a dan III.b di lingkup Pemkab Halbar, sebagai syarat utama calon pejabat yang mengikuti seleksi jabatan harus bebas dari narkoba.
"Pemkab Halbar telah melakukan MoU dengan BNNP Malut, sehingga setiap pejabat yang akan mengikuti lelang jabatan di Pemkab Halbar syarat utamanya harus bebas Narkoba," kata Sahmi.
Sementara itu, Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Richard Nainggolan ketika dikonfirmasi mengakui kalau hasil pemeriksaan tes urine terhadap Bupati Halbar Danny Missy telah dipublikasikan dan hasilnya sejauh ini negatif.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017