Ambon, 14/12 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan pemerintah negara Belanda menjajaki kerja sama pengelolaan dan penanganan air bersih.
"Sesuai rencana, Sabtu (16/12) Pemkot bersama DPRD akan bertolak ke Belanda untuk melihat langsung pengelolaan air bersih sebelum ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama," kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Kamis.
Menurut dia, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Forum Struktur Maluku di Rotterdam yang diatur Kedutaan besar Indonesia di Belanda untuk kepentingan Maluku khususnya kota Ambon terkait penanganan sampah dan juga hibah air bersih.
Saat kunjungan ke Belanda Agustus 2017 pemerintah Belanda telah mempresentasikan proses pengelolaan air bersih yang sangat ideal ditunjang biaya yang tidak mahal, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melihat langsung proses pengelolaan tersebut.
"Belanda ahli dalam penanganan air bersih sehingga beberapa kota di Indonesia juga telah menggunakan sistem pengelolaan tersebut yakni kota Makassar dan Balikpapan," ujarnya.
Air bersih kata Richard, kedepan akan menjadi masalah serius bagi kota Ambon. Dipastikan lima hingga 10 tahun mendatang akan mengalami krisis air bersih.
Pemkot melihat peluang kerjasama ini cukup baik sehingga DPRD kota Ambon diajak untuk melihat cara penanganan sistem air bersih, walaupun ada dua fraksi di DPRD yang menolak ikut dalam kunjungan ke Belanda.
"Dua fraksi yakni Gerindra dan Demokrat "walk out" dalam paripurna dan menyatakan penolakan mengikuti kunjungan, bagi saya tidak ada urusan karena kesempatan ini untuk kepentingan rakyat, mungkin mereka tidak peka terhadap rakyat, tetapi tujuh fraksi lainnya pergi untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
Ia menjelaskan, dalam kunjungan tersebut pihaknya akan melihat pengelolaan air bersih dengan memanfaatkan lahan yang terbatas dalam bentuk "floating island".
Pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke Wali Kota vlissingen dan Vlisisngen untuk menjajaki kerjasama di bidan pendidikan yakni Perguruan Tinggi.
"Perjalanan dinas yang dilakukan ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat, tetapi kita lihat manfaatnya apakah ini untuk peningkatan kesejahteraan rakyat atau hanya sekedar jalan-jalan," ujar Richard.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sesuai rencana, Sabtu (16/12) Pemkot bersama DPRD akan bertolak ke Belanda untuk melihat langsung pengelolaan air bersih sebelum ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama," kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Kamis.
Menurut dia, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Forum Struktur Maluku di Rotterdam yang diatur Kedutaan besar Indonesia di Belanda untuk kepentingan Maluku khususnya kota Ambon terkait penanganan sampah dan juga hibah air bersih.
Saat kunjungan ke Belanda Agustus 2017 pemerintah Belanda telah mempresentasikan proses pengelolaan air bersih yang sangat ideal ditunjang biaya yang tidak mahal, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melihat langsung proses pengelolaan tersebut.
"Belanda ahli dalam penanganan air bersih sehingga beberapa kota di Indonesia juga telah menggunakan sistem pengelolaan tersebut yakni kota Makassar dan Balikpapan," ujarnya.
Air bersih kata Richard, kedepan akan menjadi masalah serius bagi kota Ambon. Dipastikan lima hingga 10 tahun mendatang akan mengalami krisis air bersih.
Pemkot melihat peluang kerjasama ini cukup baik sehingga DPRD kota Ambon diajak untuk melihat cara penanganan sistem air bersih, walaupun ada dua fraksi di DPRD yang menolak ikut dalam kunjungan ke Belanda.
"Dua fraksi yakni Gerindra dan Demokrat "walk out" dalam paripurna dan menyatakan penolakan mengikuti kunjungan, bagi saya tidak ada urusan karena kesempatan ini untuk kepentingan rakyat, mungkin mereka tidak peka terhadap rakyat, tetapi tujuh fraksi lainnya pergi untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
Ia menjelaskan, dalam kunjungan tersebut pihaknya akan melihat pengelolaan air bersih dengan memanfaatkan lahan yang terbatas dalam bentuk "floating island".
Pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke Wali Kota vlissingen dan Vlisisngen untuk menjajaki kerjasama di bidan pendidikan yakni Perguruan Tinggi.
"Perjalanan dinas yang dilakukan ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat, tetapi kita lihat manfaatnya apakah ini untuk peningkatan kesejahteraan rakyat atau hanya sekedar jalan-jalan," ujar Richard.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017