Ambon, 20/12 (Antaranews Maluku) - Kepala BPJS-Ketenagakerjaan Kota Ambon, Tri Candra Kartika mengatakan, sampai dengan pekan terakhir Desember 2017 masih terdapat 3.500 tenaga kerja non aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Maluku yang masih dilakukan proses tindaklanjutnya sebagai peserta pada 2018.
"Sebenarnya BPJS-Ketenagakerjaan mau menindaklanjutkan proses tersebut. Hanya saja, dilihat lagi sisa waktu Desember yang tinggal beberapa hari lagi, maka akan dilaksanakan pada 2018," katanya, seusai memberikan pelaporan pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Operasional BPJS-Ketenagakerjaan pada Februari 2017,di Ambon, Rabu.
BPJS - Ketenagakerjaan juga melaporkan tindak lanjut program kerja yang sudah dilakukan pada 2017 khususnya implementasi program perlindungan bagi karyawan dan pekerja non ASN yang ada di Provinsi Maluku.
Begitu juga dengan perkembangan perlindungan sektor-sektor lainnya yang bukan penerima upah maupun pekerja konstruksi saja.
BPJS-Ketenagakernaan sudah melakukan evaluasi monitoring dan kerja sama operasional pada 2017 di delapan kabupaten/ kota.
Tinggal kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Tenggara yang hingga kini belum dilakukan kegiatan kerja sama operasional maupun evaluasinya.
"Kami akan melasanakannya pada 2018, mengingat tinggal beberapa hari berakhir 2017,"ujar Tri.
BPJS - Ketenagakejaan mlaporkan kepada Pemprov Maluku bahwa hingga kini sudah terdaftar 26 Unit Pelaksanas Terpadu (UPT) dengan jumlah pesertanya 1.356 orang. Itu artinya masih ada 3.500 yang harus harus diproses tindaklanjutnya.
"Ada kurang lebih 23 UPT di Provinsi Maluku yang non ASN-nya belum terdaftar, karena itu akan diusahakan pada 2018 nanti," tandasnya.
Dia mengharapkan Pemprov Maluku agar tenaga ASN bisa dianggarkan biaya perlindungannya sebesar Rp11.000/peserta.
"Dengan menjadi peserta, maka mereka sudah dilindungi dari kecelakaan kerja dan resiko jaminan kematian, karena adalah pendukung dari pelaksanaan operasional khusus untuk ASN," tandas Tri.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Sebenarnya BPJS-Ketenagakerjaan mau menindaklanjutkan proses tersebut. Hanya saja, dilihat lagi sisa waktu Desember yang tinggal beberapa hari lagi, maka akan dilaksanakan pada 2018," katanya, seusai memberikan pelaporan pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja Operasional BPJS-Ketenagakerjaan pada Februari 2017,di Ambon, Rabu.
BPJS - Ketenagakerjaan juga melaporkan tindak lanjut program kerja yang sudah dilakukan pada 2017 khususnya implementasi program perlindungan bagi karyawan dan pekerja non ASN yang ada di Provinsi Maluku.
Begitu juga dengan perkembangan perlindungan sektor-sektor lainnya yang bukan penerima upah maupun pekerja konstruksi saja.
BPJS-Ketenagakernaan sudah melakukan evaluasi monitoring dan kerja sama operasional pada 2017 di delapan kabupaten/ kota.
Tinggal kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Tenggara yang hingga kini belum dilakukan kegiatan kerja sama operasional maupun evaluasinya.
"Kami akan melasanakannya pada 2018, mengingat tinggal beberapa hari berakhir 2017,"ujar Tri.
BPJS - Ketenagakejaan mlaporkan kepada Pemprov Maluku bahwa hingga kini sudah terdaftar 26 Unit Pelaksanas Terpadu (UPT) dengan jumlah pesertanya 1.356 orang. Itu artinya masih ada 3.500 yang harus harus diproses tindaklanjutnya.
"Ada kurang lebih 23 UPT di Provinsi Maluku yang non ASN-nya belum terdaftar, karena itu akan diusahakan pada 2018 nanti," tandasnya.
Dia mengharapkan Pemprov Maluku agar tenaga ASN bisa dianggarkan biaya perlindungannya sebesar Rp11.000/peserta.
"Dengan menjadi peserta, maka mereka sudah dilindungi dari kecelakaan kerja dan resiko jaminan kematian, karena adalah pendukung dari pelaksanaan operasional khusus untuk ASN," tandas Tri.
Editor : Catur Ujianto
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017