Ternate, 24/1 (Antaranews Maluku) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat menyiapkan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Dari Rp2,3 triliun tersebut, Rp1,8 triliun di antaranya untuk kegiatan non fisik dalam mendukung program KKBPK," kata Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nofrijal di Ternate, Rabu.
Menurut dia, dana senilai Rp1,8 triliun yang dialokaskan untuk kegiatan non fisik akan diarahkan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung KB, maupun pengelolaan dana BOKB untuk mendukung kerja-kerja petugas lapangan.
Nofrijal mengungkapkan, dasar kegiatan itu adalah program Nawacita dari Presiden Jokowi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari pinggiran melalui kampung KB, dimana 7.500 kampung KB di 540 kabupaten dan kota telah terbentuk.
Provinsi Malut yang masuk kategori daerah keterbatasan dan kepulauan mendapatkan dana Rp100 juta per tahun khusus untuk kepulauan, untuk perkotaan Rp85 juta.
Nofrijal mengatakan, UU nomor 23 mengamanatkan PLKB itu sebatas administrasi kepegawaian dan pengkajian, sedangkan operasional dan pengawasan masih mendapatkan rekomendasi dari pemda setempat.
Seluruh SKPD KB di kabupaten/kota diminta tidak menerjemahkan pengalihan status seluruhnya ke pusat, karena kabupaten/kota punya delapan kewenangan, pusat 10 kewenangan, sementara provinsi enam kewenangan.
"Jadi ada kemitraan pempus dan pemda. Kami akan luruskan ke pemda kalau BKKBN hanya menyediakan gaji dan kepangkatan, angka kredit, tetapi urusan lain mulai dari kenaikan pangkat hingga rekomendasi kewenangannya berada di daerah," ujarnya.
Ia menegaskan, pembagian kewenangan dan kemitraan itu akan disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan DAK BKKBN 2018 regional Indonesia timur, yang dipusatkan di Kota Ternate dan melibatkan 176 OPD KB kabupaten/kota di 12 provinsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Dari Rp2,3 triliun tersebut, Rp1,8 triliun di antaranya untuk kegiatan non fisik dalam mendukung program KKBPK," kata Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nofrijal di Ternate, Rabu.
Menurut dia, dana senilai Rp1,8 triliun yang dialokaskan untuk kegiatan non fisik akan diarahkan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung KB, maupun pengelolaan dana BOKB untuk mendukung kerja-kerja petugas lapangan.
Nofrijal mengungkapkan, dasar kegiatan itu adalah program Nawacita dari Presiden Jokowi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari pinggiran melalui kampung KB, dimana 7.500 kampung KB di 540 kabupaten dan kota telah terbentuk.
Provinsi Malut yang masuk kategori daerah keterbatasan dan kepulauan mendapatkan dana Rp100 juta per tahun khusus untuk kepulauan, untuk perkotaan Rp85 juta.
Nofrijal mengatakan, UU nomor 23 mengamanatkan PLKB itu sebatas administrasi kepegawaian dan pengkajian, sedangkan operasional dan pengawasan masih mendapatkan rekomendasi dari pemda setempat.
Seluruh SKPD KB di kabupaten/kota diminta tidak menerjemahkan pengalihan status seluruhnya ke pusat, karena kabupaten/kota punya delapan kewenangan, pusat 10 kewenangan, sementara provinsi enam kewenangan.
"Jadi ada kemitraan pempus dan pemda. Kami akan luruskan ke pemda kalau BKKBN hanya menyediakan gaji dan kepangkatan, angka kredit, tetapi urusan lain mulai dari kenaikan pangkat hingga rekomendasi kewenangannya berada di daerah," ujarnya.
Ia menegaskan, pembagian kewenangan dan kemitraan itu akan disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan DAK BKKBN 2018 regional Indonesia timur, yang dipusatkan di Kota Ternate dan melibatkan 176 OPD KB kabupaten/kota di 12 provinsi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018