Ternate, 16/2 (Antaranews Maluku) - Polda Maluku Utara (Malut) menyiapkan dana talangan selama pelaksanaan tahapan pilkada di daerah ini, karena dana sesuai anggaran yang diajukan belum dicairkan sepenuhnya.
"Untuk dana pengamanan pilkada baru dicairkan 16 persen dari Rp64 miliar yang diajukan," kata Kapolda Malut, Brigjen Pol Achmat Juri di Ternate, Jumat.
Menurut dia, Polda Malut intensif melakukan pengamanan meskipun dananya belum dicairkan, sehingga seluruh tahapan pilkada bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Kendati demikian, dirinya berharap agar dana pengamanan itu segera dicairkan, sehingga bisa mendukung tugas-tugas personelnya selama tahapan pelaksanaan pilkada berlangsung.
Apalagi tahapan pilkada telah berjalan dan aparat pengamanan akan ditempatkan di berbagai titik, dan tentu membutuhkan biaya operasional.
Kapolda menambahkan, pihaknya telah melakukan perubahan pola pengamanan di 10 kabupaten/kota di Malut. Polanyabukan hanya pada pengamanan wilayah terbuka dan tertutup, melainkan sampai pada pola pengamanan Tempat Pengumutan Suara (TPS).
"Untuk TPS kita pakai pola 1-1-2 atau 1 Polisi, 1 TPS dan 2 linmas dan ini berbeda dengan pola sebelumnya yakni 1-2-4 atau 1 Polisi, 2 TPS dan 4 linmas," ujarnya.
Selain itu, pola pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
"Perubahan ini untuk mengantisipasi segala potensi kericuhan yang tidak diinginkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Untuk dana pengamanan pilkada baru dicairkan 16 persen dari Rp64 miliar yang diajukan," kata Kapolda Malut, Brigjen Pol Achmat Juri di Ternate, Jumat.
Menurut dia, Polda Malut intensif melakukan pengamanan meskipun dananya belum dicairkan, sehingga seluruh tahapan pilkada bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Kendati demikian, dirinya berharap agar dana pengamanan itu segera dicairkan, sehingga bisa mendukung tugas-tugas personelnya selama tahapan pelaksanaan pilkada berlangsung.
Apalagi tahapan pilkada telah berjalan dan aparat pengamanan akan ditempatkan di berbagai titik, dan tentu membutuhkan biaya operasional.
Kapolda menambahkan, pihaknya telah melakukan perubahan pola pengamanan di 10 kabupaten/kota di Malut. Polanyabukan hanya pada pengamanan wilayah terbuka dan tertutup, melainkan sampai pada pola pengamanan Tempat Pengumutan Suara (TPS).
"Untuk TPS kita pakai pola 1-1-2 atau 1 Polisi, 1 TPS dan 2 linmas dan ini berbeda dengan pola sebelumnya yakni 1-2-4 atau 1 Polisi, 2 TPS dan 4 linmas," ujarnya.
Selain itu, pola pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
"Perubahan ini untuk mengantisipasi segala potensi kericuhan yang tidak diinginkan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018