Ambon, 15/3 (Antaranews Maluku) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku menggelar forum konsultasi publik untuk menghimpun berbagai masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2019.
Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir, saat membuka forum konsultasi publik, Rabu, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tahapan penting mengawali perencanaan pembangunan dilaksanakan Pemprov Maluku guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Karena itu penyusunan rancangan awal RKPD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Tahun 2014-2019, di mana 2019 merupakan tahun terakhir implementasinya, termasuk saran dan pendapat semua pemangku kepentingan, instansi vertikal dan perangkat daerah," ujar Sekda.
Sekda juga meminta pimpinan dan anggota DPRD Maluku sebagai mitra dapat terlibat aktif memberikan sumbangan pemikiran positif terutama penyesuaian masa reses di awal tahun agar dapat diitegrasikan dalam penyempurnaan RKPD tahun anggaran 2019.
Menurut Sekda RKPD Maluku tahun anggaran 2019 harus mengintegrasikan berbagai program untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan Maluku pada 2017, ternyata tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi.
Selain itu, cakupan peningkatan sumber daya manusia (SDM) belum merata antara lain terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi belum berimplikasi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Persoalan lain yang masih dihadapi dan perlu ditangani yakni cakupan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi perumahan yang belum merata, akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dan pengelolaan lingkungan belum optimal, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana juga belum berjalan secara baik.
"Saya berharap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pada 2019," tandasnya.
Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Maluku juga diminta memperioritaskan program yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang dihadapi saat ini serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD maluku.
Dia berharap penyusunan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.
Forum Konsultasi Publik RKPD Maluku Tahun 2019 yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaff melahirkan sejumlah keputusan diantaranya program dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam arti luas.
Selain itu, program dan kegiatan dapat mempercepat pencapaian target RPJMD sektoral, konsisten serta selaras dengan prioritas daerah dan prioritas nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir, saat membuka forum konsultasi publik, Rabu, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tahapan penting mengawali perencanaan pembangunan dilaksanakan Pemprov Maluku guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Karena itu penyusunan rancangan awal RKPD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Tahun 2014-2019, di mana 2019 merupakan tahun terakhir implementasinya, termasuk saran dan pendapat semua pemangku kepentingan, instansi vertikal dan perangkat daerah," ujar Sekda.
Sekda juga meminta pimpinan dan anggota DPRD Maluku sebagai mitra dapat terlibat aktif memberikan sumbangan pemikiran positif terutama penyesuaian masa reses di awal tahun agar dapat diitegrasikan dalam penyempurnaan RKPD tahun anggaran 2019.
Menurut Sekda RKPD Maluku tahun anggaran 2019 harus mengintegrasikan berbagai program untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan Maluku pada 2017, ternyata tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi.
Selain itu, cakupan peningkatan sumber daya manusia (SDM) belum merata antara lain terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi belum berimplikasi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Persoalan lain yang masih dihadapi dan perlu ditangani yakni cakupan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi perumahan yang belum merata, akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dan pengelolaan lingkungan belum optimal, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana juga belum berjalan secara baik.
"Saya berharap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pada 2019," tandasnya.
Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Maluku juga diminta memperioritaskan program yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang dihadapi saat ini serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD maluku.
Dia berharap penyusunan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.
Forum Konsultasi Publik RKPD Maluku Tahun 2019 yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaff melahirkan sejumlah keputusan diantaranya program dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam arti luas.
Selain itu, program dan kegiatan dapat mempercepat pencapaian target RPJMD sektoral, konsisten serta selaras dengan prioritas daerah dan prioritas nasional.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018