Ambon, 16/3 (Antaranews Maluku) - Data pembagian kartu nelayan yang disampaikan Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Maluku sekitar 1.000 lebih sangat membingungkan pengusaha penangkapan ikan di daerah.
"Saya bingung dengan data 1.000 lebih itu dari mana, karena seratusan nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) di perusahaan kami sendiri tidak satu pun yang menerima kartu nelayan," kata pemilik PT Yora, Frangky Noya di Ambon, Jumat.
Dia mengaku mengetahui data penyaluran kartu nelayan tersebut saat mengikuti kegiatan yang dilakukan Dinas Kominfo Maluku dan ada moderator dari Dinas Keluatan dan Perikanan
(DKP) provinsi menjelaskan pembagian kartu nelayan sudah lebih dari 1.000 lembar kartu.
"Bukannya tidak dapat kartu nelayan tetapi datanya harus dari Syahbandar terlebih dahulu, dan perusahaan kami memiliki lima unit kapal fiber glass penangkap ikan dan minimal ada 20 orang per satu kapal," ujarnya.
Dia juga mengakui kalau sampai sekarang belum ada kegiatan sosialisasi kartu nelayan kepada mereka.
"Padahal kemarin saat ikut pertemuan dengan Kominfo, katanya kartu nelayan yang dibagikan sudah seribu lebih, lalu angka itu sebenarnya dari mana, lalu kita selama ini yang paling aktif dan surat-suratnya lengkap justeru tidak dilirik sama sekali," kata Frangky.
Menurut dia, program pemerintah seperti ini justeru sangat membantu keperluan hidup para nelayan dan keluarganya, terutama bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengan (SUPM) SUPM Waiheru-Ambon.
Karena program pemberian kartu nelayan bisa meringankan beban para nelayan dan keluarganya tetapi anehnya tidak dilirik sama sekali, padahal aturannya berlaku untuk seluruh kelompok nelayan atau usaha perikanan guna mendapatkannya.
"Kami sudah pernah menanyakan pihak DKP provinsi syarat-syarat mendapatkan kartu nelayan seperti apa agar seluruh ABK bisa didaftarkan, karena mereka hanya bisa mendapatkan hasil dari penangkapan ikan setiap saat, lalau kebutuhan setiap hari bisa dibantu dengan program kartu nelayan untuk sekolahkan," kata Frangky.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Saya bingung dengan data 1.000 lebih itu dari mana, karena seratusan nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) di perusahaan kami sendiri tidak satu pun yang menerima kartu nelayan," kata pemilik PT Yora, Frangky Noya di Ambon, Jumat.
Dia mengaku mengetahui data penyaluran kartu nelayan tersebut saat mengikuti kegiatan yang dilakukan Dinas Kominfo Maluku dan ada moderator dari Dinas Keluatan dan Perikanan
(DKP) provinsi menjelaskan pembagian kartu nelayan sudah lebih dari 1.000 lembar kartu.
"Bukannya tidak dapat kartu nelayan tetapi datanya harus dari Syahbandar terlebih dahulu, dan perusahaan kami memiliki lima unit kapal fiber glass penangkap ikan dan minimal ada 20 orang per satu kapal," ujarnya.
Dia juga mengakui kalau sampai sekarang belum ada kegiatan sosialisasi kartu nelayan kepada mereka.
"Padahal kemarin saat ikut pertemuan dengan Kominfo, katanya kartu nelayan yang dibagikan sudah seribu lebih, lalu angka itu sebenarnya dari mana, lalu kita selama ini yang paling aktif dan surat-suratnya lengkap justeru tidak dilirik sama sekali," kata Frangky.
Menurut dia, program pemerintah seperti ini justeru sangat membantu keperluan hidup para nelayan dan keluarganya, terutama bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengan (SUPM) SUPM Waiheru-Ambon.
Karena program pemberian kartu nelayan bisa meringankan beban para nelayan dan keluarganya tetapi anehnya tidak dilirik sama sekali, padahal aturannya berlaku untuk seluruh kelompok nelayan atau usaha perikanan guna mendapatkannya.
"Kami sudah pernah menanyakan pihak DKP provinsi syarat-syarat mendapatkan kartu nelayan seperti apa agar seluruh ABK bisa didaftarkan, karena mereka hanya bisa mendapatkan hasil dari penangkapan ikan setiap saat, lalau kebutuhan setiap hari bisa dibantu dengan program kartu nelayan untuk sekolahkan," kata Frangky.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018