Ambon, 20/3 (Antaranews Maluku) - Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemprov setempat untuk memprioritaskan program dan kegiatan penyelesaian masalah pembangunan yang dihadapi saat ini.
"Prioritas tersebut termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan mendasar di Maluku, serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019," ujar Sekda saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Maluku Tahun 2018, di Ambon, Senin.
Sekda mengakui, upaya Pemprov Maluku menyelesaikan permasalahan pembangunan serta pencapaian target RPJMD masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan sesuai yang direncanakan.
"Karena itu saya berharap pimpinan perangkat daerah dapat mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN sesuai prioritas nasional yang ada di daerah, termasuk alokasi belanja tugas pembantuan serta afirmatif," ujarnya.
Menurutnya, Forum lintas OPD yang digelar merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Maluku Tahun 2019, yang telah diawali dengan forum konsultasi publik melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Forum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah, sekaligus sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah.
Penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
"Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019. Oleh karena itu saya harapkan seluruh pimpinan perangkat daerah memperhatikan target RPJMD agar bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaiannya," tandas Sekda Hamin.
Ditambahkan, penyusunan RKPD Maluku Tahun 2019 menitik-beratkan pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di daerah.
Masalah tersebut antara lain tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah yang belum efektif dan efisien, terbatasnya infrastruktur dan cakupan energi, belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah termasuk belum optimalnya iklim usaha dan investasi.
Selain itu, belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi, rendahnya daya saing ekonomi dan komoditas keunggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung pulau-pulau kecil, ketimpangan antarwilayah serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, penyusunan program dan kegiatan RKPD Maluku tahun 2019 harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, termasuk peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Prioritas tersebut termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan mendasar di Maluku, serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019," ujar Sekda saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Maluku Tahun 2018, di Ambon, Senin.
Sekda mengakui, upaya Pemprov Maluku menyelesaikan permasalahan pembangunan serta pencapaian target RPJMD masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan sesuai yang direncanakan.
"Karena itu saya berharap pimpinan perangkat daerah dapat mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN sesuai prioritas nasional yang ada di daerah, termasuk alokasi belanja tugas pembantuan serta afirmatif," ujarnya.
Menurutnya, Forum lintas OPD yang digelar merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Maluku Tahun 2019, yang telah diawali dengan forum konsultasi publik melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Forum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah, sekaligus sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah.
Penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
"Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019. Oleh karena itu saya harapkan seluruh pimpinan perangkat daerah memperhatikan target RPJMD agar bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaiannya," tandas Sekda Hamin.
Ditambahkan, penyusunan RKPD Maluku Tahun 2019 menitik-beratkan pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di daerah.
Masalah tersebut antara lain tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah yang belum efektif dan efisien, terbatasnya infrastruktur dan cakupan energi, belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah termasuk belum optimalnya iklim usaha dan investasi.
Selain itu, belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi, rendahnya daya saing ekonomi dan komoditas keunggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung pulau-pulau kecil, ketimpangan antarwilayah serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, penyusunan program dan kegiatan RKPD Maluku tahun 2019 harus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, termasuk peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018