Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama kehutanan di daerah itu mengintensifkan penerapan kebijakan kehutanan berkelanjutan melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kehutanan provinsi setempat.
“Kegiatan forum OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2024, dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan kehutanan di daerah, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan di tingkat tapak. Ini yang harus kita lakukan supaya tidak tumpang tindih dalam perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran,” kata Sekda Maluku Sadali dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.
Sadali mengatakan ada beberapa isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim, tingginya angka kemiskinan masyarakat di dekat laut dan hutan, masih adanya klaim masyarakat adat, karena memiliki landasan cukup kuat, yakni UU 41/99 tentang Kehutanan, putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012, UU 11/2020 yang dijabarkan dengan 49 aturan pelaksana 5 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah,
Ia melanjutkan bahwa saat ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri yang harus dicermati bersama, dalam rangka menjaga keberadaan hutan demi kemaslahatan masyarakat, yang bermuara pada kesejahteraan, terutama masyarakat yang bermukim di dekat dan dalam poros hutan.
Baca juga: Pemprov Maluku susun inndeks demokrasi pastikan transparansi di Maluku sepanjang 2023
“Rapat ini adalah bentuk sinergi, berarti tidak ada lagi dikotomi di antara kita, balai kementerian yang ada di sini adalah bagian dari unsur pemerintah yang bekerja untuk membangun Provinsi Maluku, itu berarti seluruh energi, kita daya gunakan untuk kemajuan Maluku,” kata Sadali.
Sadali menambahkan saat ini masih ada lahan kritis yang belum direhabilitasi, belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan masih adanya penebangan liar.
“Saya berharap forum ini dapat membentuk tim kecil, sehingga ketika ada kebakaran, itu bagian dari sinergi yang dibangun, ingat hutan kita setiap saat berseru, minta agar perhatian kita untuk membela,” katanya.
Hadir pada kegiatan ini, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Korwil UPT LHK dan PLT Kadis Kehutanan, Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK (virtual), Kepala DLH, Kepala Dinas ESDM, Perwakilan OPD Kehutanan kabupaten/kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD Kabupaten/Kota UPT KLHK.
Sebagai narasumber pada kegiatan ini perwakilan Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK secara virtual, Bappeda, UPT KLHK, dan UPT DKPH
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku intensifkan penerapan kebijakan kehutanan berkelanjutan
