Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Kota Ambon.
Kegiatan ini berlangsung di tiga pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Galala, Hunimua, dan Waipirit. Sosialisasi ditujukan langsung kepada para sopir truk sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan kendaraan.
“Pelanggaran ODOL bukan hanya soal pelanggaran administratif, tapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan lain dan daya tahan infrastruktur kita,” kata Kepala BPTD Maluku Hasan Bisri, di Ambon, Sabtu.
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Maluku, Rio Leismana Rafar memimpin langsung kegiatan ini bersama tim dari satuan pelaksana pelabuhan terkait. Para sopir mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi ketentuan teknis kendaraan.
Pelanggaran ODOL dinilai dapat membahayakan keselamatan di jalan, mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta menimbulkan dampak hukum.
Selain menerima materi sosialisasi, para sopir juga diberi ruang untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan. Diskusi berlangsung interaktif, dengan banyak masukan terkait kondisi angkutan barang dan tantangan dalam mematuhi batas muatan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi BPTD Maluku dalam memperkuat pengawasan dan menekan angka pelanggaran ODOL di wilayah kerja mereka, terutama di jalur distribusi logistik antar pulau yang mengandalkan moda penyeberangan.
Upaya pengetatan pengawasan ini juga sejalan dengan rencana nasional Kementerian Perhubungan dalam memberantas praktik ODOL secara bertahap. Melalui pendekatan persuasif seperti sosialisasi, diharapkan terjadi perubahan perilaku dari pelaku angkutan barang sebelum penegakan hukum diterapkan secara tegas di lapangan.
BPTD Maluku pun berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan serupa di pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah Maluku. Sosialisasi akan dibarengi dengan peningkatan koordinasi lintas sektor serta penguatan fasilitas pendukung seperti timbangan kendaraan agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan adil.
