Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku mengajukan sejumlah usulan program transportasi untuk 2026 kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Usulan tersebut meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat di sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Maluku.
“Usulan itu disampaikan atas dasar permintaan dari pemerintah daerah setempat, sebagai bentuk sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas antarwilayah di Provinsi Maluku, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang masih membutuhkan aksesibilitas transportasi yang memadai,” kata Kepala BPTD Maluku Hasan Bisri, di Ambon, Selasa.
Hal itu disampaikan BPTD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku 2025 di Kota Ambon.
Secara khusus, BPTD mengusulkan pembangunan enam pelabuhan penyeberangan baru yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pelabuhan Penyeberangan Wakal di Kabupaten Maluku Tengah.
Selanjutnya, Pelabuhan Penyeberangan Kur di Kota Tual, Pelabuhan Penyeberangan Tam di Kota Tual, Pelabuhan Penyeberangan Langgiar di Kota Tual, dan Pelabuhan Penyeberangan Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya.
BPTD juga memaparkan berbagai capaian kegiatan atau program yang telah dilaksanakan selama 2025. Program-program tersebut mencakup pembangunan, peningkatan, dan pengawasan infrastruktur transportasi darat di wilayah Provinsi Maluku, seperti terminal, pelabuhan penyeberangan, fasilitas keselamatan jalan, serta pelayanan angkutan di wilayah kepulauan.
BPTD juga menyampaikan, terdapat tujuh lokasi yang telah masuk sebagai lokasi prioritas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.
Tiga wilayah yang masuk dalam prioritas tersebut, antara lain Kabupaten Maluku Tengah (rehabilitasi di lima pelabuhan penyeberangan), Kabupaten Seram Bagian Barat (Pelabuhan Penyeberangan Waisala), dan Provinsi Maluku (Pelabuhan Penyeberangan Airnanang).
Dengan pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan tersebut, diharapkan konektivitas antarpulau di Maluku semakin terbuka, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
