Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku membahas 54 lintasan transportasi jalur perintis untuk mendorong pemerataan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
"Lintasan perintis memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama dalam menjangkau daerah 3T," kata Kepala BPTD Maluku, Hasan Bisri di Ambon, Kamis.
Pembahasan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku, sebagai upaya menyelaraskan pembangunan sektoral dengan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, jalur perintis juga mendukung visi Maluku sebagai lumbung ikan Nasional, kawasan ekowisata bahari, dan wilayah strategis Nasional di kawasan timur Indonesia.
Lebih lanjut, Hasan menyebut BPTD Maluku turut berperan dalam mendukung upaya tersebut melalui penyediaan layanan subsidi angkutan penyeberangan di wilayah 3T.
“Kami berkomitmen memastikan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil melalui program subsidi penyeberangan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, dibahas juga perlunya pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam perencanaan lintasan.
Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa jalur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan warga, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan kepulauan.
Pemetaan sosial dan ekologis pun akan menjadi bagian dari evaluasi rencana tata ruang agar pembangunan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
Pembahasan ini menjadi momentum memperkuat sinergisitas antarinstansi dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan yang secara geografis terpencar dan menghadapi tantangan besar dalam aksesibilitas.
Ke depan, hasil pembahasan lintasan ini akan menjadi masukan penting bagi penataan kebijakan transportasi dan ruang wilayah Maluku secara lebih terintegrasi.
Harapannya, program ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis bahwa wilayah 3T di Maluku dapat berkembang lebih merata dan inklusif, sekaligus memperkuat posisi strategis kawasan timur Indonesia dalam peta pembangunan Nasional.
