Langgur, 20/4 (Antaranews Maluku) - Dewan Adat Kepulauan Kei mengimbau agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dapat berlangsung dengan lancar, aman dan damai.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Kepulauan Kei (Tual dan Maluku Tenggara), Abdul Hamid Rahayaan, usai musyawarah bersama para raja (kepala negeri/desa) yang tergabung dalam Raja Raja Ursiuw maupun Raja-Raja Loor Lim, di Langgur, Jumat.
"Imbauan ini mencermati predikat tingkat kerawanan Pilkada serentak yang dikeluarkan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia, yang menempatkan Pilkada Kota Tual di nomor urut satu tingkat kerawanan," katanya.
Ia menegaskan, di KPU Kota Tual maupun di KPU Maluku Tenggara pada beberapa waktu lalu telah diadakan deklarasi Pilkada damai yang disepakati oleh masing-masing pasangan calon (Paslon).
"Dalam pesta demokrasi ini, siapa yang mau jadi Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maupun Gubernur dan Wakil Gubernur, kita semua orang basudara di Maluku," kata Abdul Hamid.
Pernyataan Pilkada Damai yang telah ditandatangani masing-masing Paslon itu seyogyanya dapat dipahami secara baik oleh massa pendukung masing-masing Paslon hingga ke level bawah.
"Oleh karena itu, musyawarah Dewan Adat hari ini menghendaki pelaksanaan Pilkada di daerah ini dapat berjalan aman, lancar dan damai. Untuk itu, para penyelenggara Pilkada harus bertindak jujur dan tidak berpihak ke Paslon manapun juga," katanya.
"Kami juga selalu mendukung pihak aparat keamanan baik TNI Polri, lebih khusus pihak Kepolisian Daerah Maluku, Polres Maluku Tenggara dalam menjaga situasi Kamtibnas dalam perhelatan Pilkada Serentak tahun ini," katanya menambahkan.
Pilkada serentak tahap ketiga dijadwalkan pelaksanaannya pada 27 Juni 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Kepulauan Kei (Tual dan Maluku Tenggara), Abdul Hamid Rahayaan, usai musyawarah bersama para raja (kepala negeri/desa) yang tergabung dalam Raja Raja Ursiuw maupun Raja-Raja Loor Lim, di Langgur, Jumat.
"Imbauan ini mencermati predikat tingkat kerawanan Pilkada serentak yang dikeluarkan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia, yang menempatkan Pilkada Kota Tual di nomor urut satu tingkat kerawanan," katanya.
Ia menegaskan, di KPU Kota Tual maupun di KPU Maluku Tenggara pada beberapa waktu lalu telah diadakan deklarasi Pilkada damai yang disepakati oleh masing-masing pasangan calon (Paslon).
"Dalam pesta demokrasi ini, siapa yang mau jadi Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maupun Gubernur dan Wakil Gubernur, kita semua orang basudara di Maluku," kata Abdul Hamid.
Pernyataan Pilkada Damai yang telah ditandatangani masing-masing Paslon itu seyogyanya dapat dipahami secara baik oleh massa pendukung masing-masing Paslon hingga ke level bawah.
"Oleh karena itu, musyawarah Dewan Adat hari ini menghendaki pelaksanaan Pilkada di daerah ini dapat berjalan aman, lancar dan damai. Untuk itu, para penyelenggara Pilkada harus bertindak jujur dan tidak berpihak ke Paslon manapun juga," katanya.
"Kami juga selalu mendukung pihak aparat keamanan baik TNI Polri, lebih khusus pihak Kepolisian Daerah Maluku, Polres Maluku Tenggara dalam menjaga situasi Kamtibnas dalam perhelatan Pilkada Serentak tahun ini," katanya menambahkan.
Pilkada serentak tahap ketiga dijadwalkan pelaksanaannya pada 27 Juni 2018.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018