Ternate, 25/4 (Antaranews Maluku) - DPRD Maluku Utara (Malut) mengakui kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu sangat minim kalau dibanding dengan kabupaten/kota lain di provinsi itu.
"DPRD akan berupaya agar perhatian Pemprov Malut melalui kucuran dana bagi pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan, karena untuk dana yang dialokasikan ke Pulau Taliabu minim," kata Ketua DPRD Malut, Alien Mus dihubungi dari Ternate, Rabu.
Alien yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara itu mengakui bahwa kucuran anggaran pemerintah provinsi yang masuk di Kabupaten Taliabu sangat minim sekali, termasuk anggaran sekolah juga sangat minim.
Terkait hal tersebut, selaku wakil rakyat di parlemen, Alien mengaku tak bisa berbuat lebih untuk bisa mendorong pembangunan sesuai dengan kehendak rakyat sebab pemerintah dalam hal ini gubernur lebih memiliki kewenangan untuk menentukan seberapa besar kue pembangunan yang akan diberikan ke daerah.
"Memang tidak ada apa namanya kesetaraan dalam pembangian operasional APBD dan DPRD kan hanya bisa ajukan, kemudian setiap reses kita sampaikan soal bangun jembatan, bangun jalan, pokoknya segala hal yang mengenai hak-hak provinsi, tetapi belum direalisasi," katanya.
Meskipun demikian kue pembangunan yang dibagikan oleh Pemprov Malut selama lima tahun ini terlalu minim.
Namun dirinya sangat mengapresiasi pembangunan di kabupaten Taliabu yang masih berusia belia, karena dari sisi pembangunan, Taliabu sudah bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain.
"Tentunya saya selaku orang Taliabu sangat bangga sekali begitu cepatnya kabupaten ini berkembang, setidaknya baru 5 tahun tapi kecepatan pembangunannya sudah bisa menyaingi kabupaten - kabupaten yang lain, yang sudah mekar selama 10-15 tahun yang lalu. Saya sangat bangga sekali pada peran bupati dan DPRD, dan orang-orang di Taliabu harus bangga dan memberikan apresiasi kepada Pemkab," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"DPRD akan berupaya agar perhatian Pemprov Malut melalui kucuran dana bagi pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan, karena untuk dana yang dialokasikan ke Pulau Taliabu minim," kata Ketua DPRD Malut, Alien Mus dihubungi dari Ternate, Rabu.
Alien yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara itu mengakui bahwa kucuran anggaran pemerintah provinsi yang masuk di Kabupaten Taliabu sangat minim sekali, termasuk anggaran sekolah juga sangat minim.
Terkait hal tersebut, selaku wakil rakyat di parlemen, Alien mengaku tak bisa berbuat lebih untuk bisa mendorong pembangunan sesuai dengan kehendak rakyat sebab pemerintah dalam hal ini gubernur lebih memiliki kewenangan untuk menentukan seberapa besar kue pembangunan yang akan diberikan ke daerah.
"Memang tidak ada apa namanya kesetaraan dalam pembangian operasional APBD dan DPRD kan hanya bisa ajukan, kemudian setiap reses kita sampaikan soal bangun jembatan, bangun jalan, pokoknya segala hal yang mengenai hak-hak provinsi, tetapi belum direalisasi," katanya.
Meskipun demikian kue pembangunan yang dibagikan oleh Pemprov Malut selama lima tahun ini terlalu minim.
Namun dirinya sangat mengapresiasi pembangunan di kabupaten Taliabu yang masih berusia belia, karena dari sisi pembangunan, Taliabu sudah bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain.
"Tentunya saya selaku orang Taliabu sangat bangga sekali begitu cepatnya kabupaten ini berkembang, setidaknya baru 5 tahun tapi kecepatan pembangunannya sudah bisa menyaingi kabupaten - kabupaten yang lain, yang sudah mekar selama 10-15 tahun yang lalu. Saya sangat bangga sekali pada peran bupati dan DPRD, dan orang-orang di Taliabu harus bangga dan memberikan apresiasi kepada Pemkab," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018