Ambon, 30/4 (Antaranrews Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) dan Koalisi Muda Kependudukan membahas masalah kependudukan di ibu kota provinsi Maluku itu.
"Pertemuan ini merupakan wujud kepedulian Pemkot Ambon terhadap permasalahan kependudukan terutama Program Keluarga Berencana (KB)," kata Asisten III Bidang SDM Pemkot Ambon, Romeo Soplanit, Senin.
Ia mengatakan, Fapsedu maupun Koalisi Muda Kependudukan Kota Ambon selama ini sangat menunjang Pemkot Ambon dalam menyelesaikan berbagai masalah kependudukan.
"Terutama dalam menunjang keberhasilan program Kampung KB dengan berbagai intervensi program yang dilakukan di kampung KB itu sendiri," katanya.
Romeo menyatakan, pemerintah berkomitmen mengatasi masalah kependudukan, melalui peraturan perundang-undangan yang telah di implementasikan, bahkan masalah ini masuk dalam 9 agenda prioritas (Nawacita) Kabinet Kerja yang pro kependudukan.
Masalah kependudukan masuk dalam agenda prioritas ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran, serta agenda prioritas kelima adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan prioritas ke 8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa.
"Masalah kependudukan merupakan issu yang sangat aktual, dan mendapat perhatian dunia yakni melalui berbagai pembahasan yang tertuang dalam kesepakatan internasional yakni Sustainable Developmen Goals (SDGs) yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemasalah manusia dan planet bumi," tandasnya.
Diakuinya, pembangunan kependudukan tidak dapat diselesaikan Pemkot Ambon, tetapi harus ada koordinasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat.
"Kita berharap melalui pertemuan ini, bisa menghasilkan berbagai pikiran atau konsep berarti, guna mengembangkan tugas-tugas bersama kedepan," kata Romeo.
Ia menambahkan, tugas Fapsedu adalah melakukan advokasi dan penggerakan masyarakat melalui tokoh-tokoh agama seperti melakukan advokasi baik kepada pemerintah maupun masyarakat.
"Fapsedu juga diminta lebih berperan aktif dalam memberikan advokasi, dan KIE di bidang kependudukan dan KB kepada pemeluk agama masing-masing tanpa mencampuri urusan keimanan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pertemuan ini merupakan wujud kepedulian Pemkot Ambon terhadap permasalahan kependudukan terutama Program Keluarga Berencana (KB)," kata Asisten III Bidang SDM Pemkot Ambon, Romeo Soplanit, Senin.
Ia mengatakan, Fapsedu maupun Koalisi Muda Kependudukan Kota Ambon selama ini sangat menunjang Pemkot Ambon dalam menyelesaikan berbagai masalah kependudukan.
"Terutama dalam menunjang keberhasilan program Kampung KB dengan berbagai intervensi program yang dilakukan di kampung KB itu sendiri," katanya.
Romeo menyatakan, pemerintah berkomitmen mengatasi masalah kependudukan, melalui peraturan perundang-undangan yang telah di implementasikan, bahkan masalah ini masuk dalam 9 agenda prioritas (Nawacita) Kabinet Kerja yang pro kependudukan.
Masalah kependudukan masuk dalam agenda prioritas ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran, serta agenda prioritas kelima adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan prioritas ke 8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa.
"Masalah kependudukan merupakan issu yang sangat aktual, dan mendapat perhatian dunia yakni melalui berbagai pembahasan yang tertuang dalam kesepakatan internasional yakni Sustainable Developmen Goals (SDGs) yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemasalah manusia dan planet bumi," tandasnya.
Diakuinya, pembangunan kependudukan tidak dapat diselesaikan Pemkot Ambon, tetapi harus ada koordinasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat.
"Kita berharap melalui pertemuan ini, bisa menghasilkan berbagai pikiran atau konsep berarti, guna mengembangkan tugas-tugas bersama kedepan," kata Romeo.
Ia menambahkan, tugas Fapsedu adalah melakukan advokasi dan penggerakan masyarakat melalui tokoh-tokoh agama seperti melakukan advokasi baik kepada pemerintah maupun masyarakat.
"Fapsedu juga diminta lebih berperan aktif dalam memberikan advokasi, dan KIE di bidang kependudukan dan KB kepada pemeluk agama masing-masing tanpa mencampuri urusan keimanan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018