Ambon, 13/5 (Antaranews Maluku) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Develompent - USAID) menggelar Roadshow FFKHN di Ambon, Sabtu.
Digelar di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, roadshow FFKHN menghadirkan sineas Ismail Basbeth dan Ahli Komunikasi PBB (Communication Expert of United Nations) yang juga pendiri bersama NETCJ, Dewi Layla Sari sebagai narasumber.
Sedikitnya ada 250 pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum hadir dalam workshop film yang menjadi rangkaian roadshow FFKHN di Ambon.
Ini adalah tahun kedua FFKHN, program kerja sama BPK RI - USAID yang diluncurkan pada 24 April 2018 dan dilaksanakan hanya di enam kota, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Bandung dan Ambon.
Sama seperti tahun sebelumnya, FFKHN mengkompetisikan film fiksi, dokumenter, video jurnalisme warga dan adu ide cerita untuk kategori pelajar, mahasiswa dan umum, di mana karya film bisa dikumpulkan hingga 31 Juli 2018.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono dalam kesempatan itu mengatakan FFKHN merupakan upaya bersama BPK RI dan USAID melalui program CEGAH untuk melakukan pencegahan korupsi di tanah air, salah satunya dengan mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk memahami tugas dan peran BPK dalam mengawal harta negara.
Pemanfaatan film sebagai media untuk "public awareness campaign" yang menjelaskan tugas-tugas BPK, sudah dilakukan sejak tahun 2013 dengan dukungan USAID.
Saat itu BPK memberi edukasi pada publik tentang nilai yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui tiga film, yakni Cerita Kami, Kertas Si Omas, dan Uang Rujak Emak.
Isi cerita ketiga film tersebut terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang pelayanan ibadah haji, pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia dan pengeloaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Ini sekaligus memberikan wadah bagi insan perfilman untuk berkontribusi membuat karya bermakna dan menyimpan pesan bagi peningkatan pengetahuan dan informasi seputar mengawal aset negara," katanya.
FFKHN tahun pertama, kata Agus, diikuti oleh 1.436 peserta dengan 176 karya dari lima kota, yakni Jakarta, Magelang, Medan, Ternate dan Malang.
Dari 176 karya, sembilan diantaranya terpilih sebagai film tematik terbaik untuk kategori film pendek fiksi dan dokumenter, dan video jurnalisme warga untuk pelajar, mahasiswa dan umum.
Berbeda dari tahun sebelumnya, cakupan lokasi roadshow FFKHN 2018 jauh lebih luas. Kota-kota yang terpilih merupakan daerah potensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam bidang pengawasan maupun pemeriksaan yang dapat membantu kerja BPK.
"Tema yang diangkat lebih ditekankan pada refleksi dan persfektif peublik tentang apa itu BPK RI, bagaimana BPK RI bekerja serta apa yang dihasilkan dalam mengawal harta negara," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Digelar di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, roadshow FFKHN menghadirkan sineas Ismail Basbeth dan Ahli Komunikasi PBB (Communication Expert of United Nations) yang juga pendiri bersama NETCJ, Dewi Layla Sari sebagai narasumber.
Sedikitnya ada 250 pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum hadir dalam workshop film yang menjadi rangkaian roadshow FFKHN di Ambon.
Ini adalah tahun kedua FFKHN, program kerja sama BPK RI - USAID yang diluncurkan pada 24 April 2018 dan dilaksanakan hanya di enam kota, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Bandung dan Ambon.
Sama seperti tahun sebelumnya, FFKHN mengkompetisikan film fiksi, dokumenter, video jurnalisme warga dan adu ide cerita untuk kategori pelajar, mahasiswa dan umum, di mana karya film bisa dikumpulkan hingga 31 Juli 2018.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono dalam kesempatan itu mengatakan FFKHN merupakan upaya bersama BPK RI dan USAID melalui program CEGAH untuk melakukan pencegahan korupsi di tanah air, salah satunya dengan mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk memahami tugas dan peran BPK dalam mengawal harta negara.
Pemanfaatan film sebagai media untuk "public awareness campaign" yang menjelaskan tugas-tugas BPK, sudah dilakukan sejak tahun 2013 dengan dukungan USAID.
Saat itu BPK memberi edukasi pada publik tentang nilai yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui tiga film, yakni Cerita Kami, Kertas Si Omas, dan Uang Rujak Emak.
Isi cerita ketiga film tersebut terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang pelayanan ibadah haji, pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia dan pengeloaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Ini sekaligus memberikan wadah bagi insan perfilman untuk berkontribusi membuat karya bermakna dan menyimpan pesan bagi peningkatan pengetahuan dan informasi seputar mengawal aset negara," katanya.
FFKHN tahun pertama, kata Agus, diikuti oleh 1.436 peserta dengan 176 karya dari lima kota, yakni Jakarta, Magelang, Medan, Ternate dan Malang.
Dari 176 karya, sembilan diantaranya terpilih sebagai film tematik terbaik untuk kategori film pendek fiksi dan dokumenter, dan video jurnalisme warga untuk pelajar, mahasiswa dan umum.
Berbeda dari tahun sebelumnya, cakupan lokasi roadshow FFKHN 2018 jauh lebih luas. Kota-kota yang terpilih merupakan daerah potensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam bidang pengawasan maupun pemeriksaan yang dapat membantu kerja BPK.
"Tema yang diangkat lebih ditekankan pada refleksi dan persfektif peublik tentang apa itu BPK RI, bagaimana BPK RI bekerja serta apa yang dihasilkan dalam mengawal harta negara," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018