![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/44369/jsn-baileo-bisa-menang-pilkada-maluku&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/02/pengundian-nomor-urut-pilgub-maluku-p42s15-prv.jpg&description=JSN: "BAILEO" bisa menang Pilkada Maluku){kind=link}
Ambon, 15/5 (Antaranews Maluku) - Hasil survei yang dilakukan lembaga Jaringan Survei Nusantara (JSN) menunjukkan pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur Murad Ismail - Barnabas Orno dengan slogan "BAILEO" memiliki elektabilitas atau tingkat pengenalan tertinggi dan berpeluang memenangkan Pilkada Maluku pada 27 Juni 2018.
Direktur Riset JSN, Dafit Zuhendra, di Ambon, Selasa, mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 1-7 Mei 2018, elaktibilitas pasangan calon BAILEO berada di peringkat pertama yakni 24,30 pesen, disusul pasangan Said Assagaff - Andreas Rentanubun (SANTUN) dengan 22,70 persen dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) meraih 21,60 persen.
"Survei menggunakan metode pengacakan bertingkat atau multi stage random sampling dengan melibatkan 600 responden dan estimasi sampling erorr yakni empat persen," ujar Dafit.
Menurutnya, hasil survei juga memperlihatkan elektabilitas tertutup terhadap ketiga pasangan calon juga menempatkan pasangan BAILEO di peringkat pertama dengan 29,8 persen, diikuti SANTUN (25,2 persen) dan pasangan HEBAT dengan 21,7 persen.
Selain itu, 55 persen responden menginginkan adanya pergantian Gubernur, 28 persen responden tetap menginginkan petahana Said Assagaff sebagai Gubernur, sedangkan 16,5 persen menyatakan tidak tahu atau tidak memiliki jawaban.
"Bahkan 59,6 persen responden menginginkan Gubernur baru karena menghendaki terjadi perubahan di Maluku mencapai 59,6 persen, 21,3 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Gubernur Said, 4,1 persen tidak mewakili, 1,9 persen responden memiliki kepentingan sendiri serta 13,1 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," tandasnya.
Dafit yang didampingi Supervisi JSN, Hasan Bahta mengatakan, 30,5 persen responden menyatakan ingin memilih petahana karena berhasil memimpin Maluku, petahana memiliki pribadi yang baik (10,7 persen), peduli dengan rakyat (13,0 persen), 32,1 persen puas dengan kinerjanya, sedangkan 3,1 persen menyatakan hanya mengenal petahana dan 2,2 persen tidak tahu.
Sedangkan sebaran ganti Gubernur per kabupaten-kota yakni di kota Ambon 33 persen respon masih menginginkan petahana dan 52 persen ingin ganti gubernur, di kabupaten Buru 31,30 persen responen menginginkan petahana dan 36 persen menginginkan ganti Gubernur.
Di Buru Selatan 28,00 persen ingin Gubernur saat ini dan 31 persen ingin ganti gubernur, di Kepulauan Aru 13,00 persen ingin petahana dan 87 persen ingin ganti gubernur, sedangkan di Maluku Barat Daya (MBD) 89 persen respon ingin ganti gubernur dan delapan persen mempertahankan petahana serta di Maluku Tengah 25,30 persen ingin petahana dan 54,20 persen responden ingin ganti gubernur.
Selain itu, di kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 33 persen respon memilih petahana dan 46 persen inginkan gubernur baru. Di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 43 persen tetap menginginkan petahana dan sisanya 57 persen ingin ganti gubernur.
Sedangkan di Seram Bagian Barat (SBB) 60,30 persen responden menginginkan ganti gubernur dan sisanya 19,70 persen inginkan petahana, di Seram Bagian Timur (SBT) 59,30 persen menginginkan gubernur baru dan sisanya 38,00 persen inginkan petahana, serta Kota Tual sebanyak 51 persen menginginkan ganti kepemimpinan dan 33 persen lainnya mempertahankan petahana.
Dafit mengemukakan, kuatnya isu ganti Gubernur dan lemahnya petahana dikarenakan tingkat resistensi tinggi sehingga hanya 26,8 persen yang menginginkan Said kembali menjadi Gubernur Maluku 2018-2023 dan sisanya 43,2 persen tidak menginginkannya.
"Hasil survei juga memperlihatkan penilaian sebagian responden bahwa petahana gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar di Maluku," ujarnya.
Dia menunjuk hasil survei di mana 75,6 persen responden menilai petahana gagal mengatasi kemiskinan dan 82 persen responden menyatakan petahana gagal mengatasi penganguran.
"61,2 persen respon menyatakan Gubernur bertanggung jawab terhadap masalah kemikinan, 5,7 persen tanggungjawab bupati - walikota, presiden (10,7 persen), lainnya 5,5 persen dan tidak tahu 16,9 persen.
Sedangkan untuk masalah pengangguran, sebanyak 59,5 persen responden menyatakan gubernur paling bertangung jawab, bupati - walikota (5,9 persen), Presiden 5 persen, lainnya 3,4 persen dan tidak tahu 16,2 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Direktur Riset JSN, Dafit Zuhendra, di Ambon, Selasa, mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 1-7 Mei 2018, elaktibilitas pasangan calon BAILEO berada di peringkat pertama yakni 24,30 pesen, disusul pasangan Said Assagaff - Andreas Rentanubun (SANTUN) dengan 22,70 persen dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) meraih 21,60 persen.
"Survei menggunakan metode pengacakan bertingkat atau multi stage random sampling dengan melibatkan 600 responden dan estimasi sampling erorr yakni empat persen," ujar Dafit.
Menurutnya, hasil survei juga memperlihatkan elektabilitas tertutup terhadap ketiga pasangan calon juga menempatkan pasangan BAILEO di peringkat pertama dengan 29,8 persen, diikuti SANTUN (25,2 persen) dan pasangan HEBAT dengan 21,7 persen.
Selain itu, 55 persen responden menginginkan adanya pergantian Gubernur, 28 persen responden tetap menginginkan petahana Said Assagaff sebagai Gubernur, sedangkan 16,5 persen menyatakan tidak tahu atau tidak memiliki jawaban.
"Bahkan 59,6 persen responden menginginkan Gubernur baru karena menghendaki terjadi perubahan di Maluku mencapai 59,6 persen, 21,3 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Gubernur Said, 4,1 persen tidak mewakili, 1,9 persen responden memiliki kepentingan sendiri serta 13,1 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," tandasnya.
Dafit yang didampingi Supervisi JSN, Hasan Bahta mengatakan, 30,5 persen responden menyatakan ingin memilih petahana karena berhasil memimpin Maluku, petahana memiliki pribadi yang baik (10,7 persen), peduli dengan rakyat (13,0 persen), 32,1 persen puas dengan kinerjanya, sedangkan 3,1 persen menyatakan hanya mengenal petahana dan 2,2 persen tidak tahu.
Sedangkan sebaran ganti Gubernur per kabupaten-kota yakni di kota Ambon 33 persen respon masih menginginkan petahana dan 52 persen ingin ganti gubernur, di kabupaten Buru 31,30 persen responen menginginkan petahana dan 36 persen menginginkan ganti Gubernur.
Di Buru Selatan 28,00 persen ingin Gubernur saat ini dan 31 persen ingin ganti gubernur, di Kepulauan Aru 13,00 persen ingin petahana dan 87 persen ingin ganti gubernur, sedangkan di Maluku Barat Daya (MBD) 89 persen respon ingin ganti gubernur dan delapan persen mempertahankan petahana serta di Maluku Tengah 25,30 persen ingin petahana dan 54,20 persen responden ingin ganti gubernur.
Selain itu, di kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 33 persen respon memilih petahana dan 46 persen inginkan gubernur baru. Di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 43 persen tetap menginginkan petahana dan sisanya 57 persen ingin ganti gubernur.
Sedangkan di Seram Bagian Barat (SBB) 60,30 persen responden menginginkan ganti gubernur dan sisanya 19,70 persen inginkan petahana, di Seram Bagian Timur (SBT) 59,30 persen menginginkan gubernur baru dan sisanya 38,00 persen inginkan petahana, serta Kota Tual sebanyak 51 persen menginginkan ganti kepemimpinan dan 33 persen lainnya mempertahankan petahana.
Dafit mengemukakan, kuatnya isu ganti Gubernur dan lemahnya petahana dikarenakan tingkat resistensi tinggi sehingga hanya 26,8 persen yang menginginkan Said kembali menjadi Gubernur Maluku 2018-2023 dan sisanya 43,2 persen tidak menginginkannya.
"Hasil survei juga memperlihatkan penilaian sebagian responden bahwa petahana gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar di Maluku," ujarnya.
Dia menunjuk hasil survei di mana 75,6 persen responden menilai petahana gagal mengatasi kemiskinan dan 82 persen responden menyatakan petahana gagal mengatasi penganguran.
"61,2 persen respon menyatakan Gubernur bertanggung jawab terhadap masalah kemikinan, 5,7 persen tanggungjawab bupati - walikota, presiden (10,7 persen), lainnya 5,5 persen dan tidak tahu 16,9 persen.
Sedangkan untuk masalah pengangguran, sebanyak 59,5 persen responden menyatakan gubernur paling bertangung jawab, bupati - walikota (5,9 persen), Presiden 5 persen, lainnya 3,4 persen dan tidak tahu 16,2 persen.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018