Langgur, 24/5 (Antaranews Maluku) - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sangat baik dalam menghadapi Pilkada 2018, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malra, kata seorang pejabat di Langgur, Kamis.
"Netralitas ASN yang sangat baik ini tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 serta Peraturan KPU yang menegaskan ASN dilarang berpihak kepada calon tertentu dan terlibat dalam politik praktis," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Malra, Edoardus Ohoira.
Menurut dia, Pemkab Malra kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Edaran Bupati pada awal tahun 2018 tentang netralitas ASN menghadapi Pemilukada, ditujukan kepada seluruh ASN hingga ke perangkat Ohoi (Desa).
"Selain itu, kita pada setiap kesempatan melakukan sosialisasi internal, bekerja sama dengan KPU maupun Panwas. Saya pun menugaskan pegawai BKPSDM untuk memantau secara langsung aktivitas PNS pada musim Pilkada, dan menunggu laporan jika ada keterlibatan ASN di Malra," kata Edoardus.
Ia juga mengaku memantau langsung dan pernah memanggil beberapa ASN untuk ditegur karena aktivitas mereka baik di lapangan maupun di media sosial.
Edoardus berharap masyarakat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan ke BKPSDM Malra jika ada indikasi ASN terlibat politik praktis dan mendukung paslon tertentu.
"Kalau laporan tentu saja harus disertai bukti otentik, bukan fitnah," katanya.
Penerimaan PNS
Edoardus Ohoira menyatakan, penerimaan PNS tahun ini sudah dimulai sejak awal Maret 2018, dan sudah dilakukan validasi PNS pensiun di setiap instansi, untuk usulan kebutuhan PNS di Malra.
Agenda selanjutnya adalah penetepan formasi pada akhir Mei, disusul pendaftaran secara online mulai Juni 2018, pelaksanaan seleksi Juli 2018, dan terakhir pengumuman kelulusan akhir Agustus sampai September 2018 dan pemberkasan di BKN pada bulan November 2018.
"Ini sekadar informasi bagi masyarakat terutama bagi para pencari kerja di Malra agar mempersiapkan diri, Pendaftaran masih menggunakan sistem online dn seleksi menggunakan sistem CAT," katanya.
Ia mengungkapkan, untuk kuota di Malra sudah diusulkan 200 s.d 300 orang.
Namun demikian. harus diaesuaikan dengan aturan penetapan kuota berdasarkan jumlah PNS pensiun.
"Tahun ini di Malra ada sekitar 98 PNS yang pensiun," katanya.
"Pengusulan kuota hampir ada di semua instansi, namun yang diprioritaskan adalah Kesehatan dan Pendidikan. Tetapi ini kembali lagi pada kuota dari Pemerintah Pusat," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Netralitas ASN yang sangat baik ini tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 serta Peraturan KPU yang menegaskan ASN dilarang berpihak kepada calon tertentu dan terlibat dalam politik praktis," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Malra, Edoardus Ohoira.
Menurut dia, Pemkab Malra kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Edaran Bupati pada awal tahun 2018 tentang netralitas ASN menghadapi Pemilukada, ditujukan kepada seluruh ASN hingga ke perangkat Ohoi (Desa).
"Selain itu, kita pada setiap kesempatan melakukan sosialisasi internal, bekerja sama dengan KPU maupun Panwas. Saya pun menugaskan pegawai BKPSDM untuk memantau secara langsung aktivitas PNS pada musim Pilkada, dan menunggu laporan jika ada keterlibatan ASN di Malra," kata Edoardus.
Ia juga mengaku memantau langsung dan pernah memanggil beberapa ASN untuk ditegur karena aktivitas mereka baik di lapangan maupun di media sosial.
Edoardus berharap masyarakat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan ke BKPSDM Malra jika ada indikasi ASN terlibat politik praktis dan mendukung paslon tertentu.
"Kalau laporan tentu saja harus disertai bukti otentik, bukan fitnah," katanya.
Penerimaan PNS
Edoardus Ohoira menyatakan, penerimaan PNS tahun ini sudah dimulai sejak awal Maret 2018, dan sudah dilakukan validasi PNS pensiun di setiap instansi, untuk usulan kebutuhan PNS di Malra.
Agenda selanjutnya adalah penetepan formasi pada akhir Mei, disusul pendaftaran secara online mulai Juni 2018, pelaksanaan seleksi Juli 2018, dan terakhir pengumuman kelulusan akhir Agustus sampai September 2018 dan pemberkasan di BKN pada bulan November 2018.
"Ini sekadar informasi bagi masyarakat terutama bagi para pencari kerja di Malra agar mempersiapkan diri, Pendaftaran masih menggunakan sistem online dn seleksi menggunakan sistem CAT," katanya.
Ia mengungkapkan, untuk kuota di Malra sudah diusulkan 200 s.d 300 orang.
Namun demikian. harus diaesuaikan dengan aturan penetapan kuota berdasarkan jumlah PNS pensiun.
"Tahun ini di Malra ada sekitar 98 PNS yang pensiun," katanya.
"Pengusulan kuota hampir ada di semua instansi, namun yang diprioritaskan adalah Kesehatan dan Pendidikan. Tetapi ini kembali lagi pada kuota dari Pemerintah Pusat," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018