Ternate, 24/5 (Antaranews Maluku) - Pemkab Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) membantah Bupati Aliong Mus meninggalkan daerah itu untuk menghindar dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT).
"Bahkan isu ini menjadi sentral bahan kampanye salah satu calon kandidat Gubernur Malut di beberapa daerah di Pulau Taliabu terutama di Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat ," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abdul Kadir Nur Ali dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dia menjelaskan, Bupati Pulau Taliabu Hi Aliong Mus tidak menghindari aksi yang dilakukan AMTT, namun Bupati jauh sebelum ada informasi tentang aksi di ibu kota telah menerima sejumlah undangan baik dari pemerintah maupun partai.
Selain itu, kalau ada tudingan tentang keberangkatan itu hanya untuk menghindari masa aksi itu sama sekali bukan tipe dari Bupati Pulau Taliabu.
"Ini hanya isu yang membuat warga gerah dan terprovokasi, karena senin sebelum Ramadan Bupati telah menerima tiga undangan dan pelaksanan dilakukan pada akhir pekan," katanya.
Mantan kabag Kesra itu menyebutkan pertemuan yang dilakukan Bupati di antaranya bersama salah satu dirjen di Kementerian Perhubungan yang melakukan pembahasan terkait dengan persoalan pembangunan bandara Kabupaten Pulau Taliabu.
Undangan kedua menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI Perwakilan Malut dan pertemuan seluru pengurus Partai Golkar.
Untuk itu, dia menegaskan bupati meninggalkan Pulau Taliabu dalam rangka dinas bukan menghindar dari aksi, apalagi yang dijadikan tuntutan aksi itu bupati telah mengagendakan untuk membahasnya dan menindaklanjuti sampai di pusat terkait dengan persoalan lahan tersebut.
Sebelumnya, ratusan orang yang mengatasnamakan AMTT Pulau Taliabu pada Selasa lalu mendesak pemda dan DPRD setempat mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada PT Adidaya Tangguh.
Koordinator massa AMTT Jamruddin dalam orasinya menyatakan, ada sembilan sikap telah disampaikan ke pemda dan DPRD namun tidak diresponi, karena persoalan sengketa lahan perkebunan masyarakat yang masuk dalam wilayah izin PT Adidaya Tangguh belum dituntaskan.
Ratusan massa yang tergabung dari tiga kecematan yakni, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menuntut kepada Pihak PT Adidaya Tangguh dan perusahan pengelolah pertambangan lainya untuk memberikan transparansi mengenai prosedur perolehan hak kelola lahan perkebunan masyarakat disekitar pertambangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Bahkan isu ini menjadi sentral bahan kampanye salah satu calon kandidat Gubernur Malut di beberapa daerah di Pulau Taliabu terutama di Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat ," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abdul Kadir Nur Ali dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dia menjelaskan, Bupati Pulau Taliabu Hi Aliong Mus tidak menghindari aksi yang dilakukan AMTT, namun Bupati jauh sebelum ada informasi tentang aksi di ibu kota telah menerima sejumlah undangan baik dari pemerintah maupun partai.
Selain itu, kalau ada tudingan tentang keberangkatan itu hanya untuk menghindari masa aksi itu sama sekali bukan tipe dari Bupati Pulau Taliabu.
"Ini hanya isu yang membuat warga gerah dan terprovokasi, karena senin sebelum Ramadan Bupati telah menerima tiga undangan dan pelaksanan dilakukan pada akhir pekan," katanya.
Mantan kabag Kesra itu menyebutkan pertemuan yang dilakukan Bupati di antaranya bersama salah satu dirjen di Kementerian Perhubungan yang melakukan pembahasan terkait dengan persoalan pembangunan bandara Kabupaten Pulau Taliabu.
Undangan kedua menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI Perwakilan Malut dan pertemuan seluru pengurus Partai Golkar.
Untuk itu, dia menegaskan bupati meninggalkan Pulau Taliabu dalam rangka dinas bukan menghindar dari aksi, apalagi yang dijadikan tuntutan aksi itu bupati telah mengagendakan untuk membahasnya dan menindaklanjuti sampai di pusat terkait dengan persoalan lahan tersebut.
Sebelumnya, ratusan orang yang mengatasnamakan AMTT Pulau Taliabu pada Selasa lalu mendesak pemda dan DPRD setempat mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada PT Adidaya Tangguh.
Koordinator massa AMTT Jamruddin dalam orasinya menyatakan, ada sembilan sikap telah disampaikan ke pemda dan DPRD namun tidak diresponi, karena persoalan sengketa lahan perkebunan masyarakat yang masuk dalam wilayah izin PT Adidaya Tangguh belum dituntaskan.
Ratusan massa yang tergabung dari tiga kecematan yakni, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menuntut kepada Pihak PT Adidaya Tangguh dan perusahan pengelolah pertambangan lainya untuk memberikan transparansi mengenai prosedur perolehan hak kelola lahan perkebunan masyarakat disekitar pertambangan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018