Ternate, 26/7 (Antaranews Maluku) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara untuk membangun kerja sama pencegahan praktik korupsi di kota itu.
"Fokus pencegahan korupsi berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Kepala Unit Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang Pencegahan Wilayah Maluku dan Malut, Marolitua di Ternate, Kamis.
Pencegahan juga dilakukan dengan memastikan perencanaan program terdokumentasi secara baik dan efektif dalam penggunaan aplikasi rencana terintegrasi dengan penganggaran.
Marolitua mengatakan fokus pencegahan juga dilakukan pada aspek pengadaan?barang dan jasa sehingga dapat mendorong wali kota agar fokus serta serius mempersiapkan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan kelompok kerja yang lebih kompeten dan berintegritas.
Menurut dia, banyak pegawai yang memiliki sertifikasi PBJB tetapi takut menjadi anggota ULP.
"Lalu pertanyaannya, kenapa takut padahal itu merupakan tulang punggung," katanya.
Marolitua Sehingga, dari pemberantasan korupsi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan lebih baik.
Marolitua mengatakan kedatangan KPK ini juga untuk menyampaikan lima poin yang menjadi fokus kerjasama, transparansi dan efektifitas.
KPK menyoroti banyaknya penggunakan metode pengadaan?langsung yang terjadi di Pemkot Tidore Kepulauan.
"Pada prinsipnya memang mempunyai risiko masing-masing memberikan kesempatan kepala UPTD bisa menunjukan langsung bawahannya," ujarnya.
Selanjutnya, KPK memfokuskan pelayanan terpadu satu pintu dan publik fokus ke pengawasan internal inspektorat dan memastikan wali kota terus menyeimbangkan antara tangung jawab dan kesejahteraan pegawai KTSP (Kantor Terpadu Pelayanan Satu Pintu).
"Secara umum pelayanan satu pintu dan publik cukup baik, tapi kami tidak bisa memastikan apa terjadi penyimpangan seperti pungli atau semacamnya. Tapi kami berharap lebih transparan dan mudah bagi masyarakat pemohon," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Fokus pencegahan korupsi berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Kepala Unit Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang Pencegahan Wilayah Maluku dan Malut, Marolitua di Ternate, Kamis.
Pencegahan juga dilakukan dengan memastikan perencanaan program terdokumentasi secara baik dan efektif dalam penggunaan aplikasi rencana terintegrasi dengan penganggaran.
Marolitua mengatakan fokus pencegahan juga dilakukan pada aspek pengadaan?barang dan jasa sehingga dapat mendorong wali kota agar fokus serta serius mempersiapkan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan kelompok kerja yang lebih kompeten dan berintegritas.
Menurut dia, banyak pegawai yang memiliki sertifikasi PBJB tetapi takut menjadi anggota ULP.
"Lalu pertanyaannya, kenapa takut padahal itu merupakan tulang punggung," katanya.
Marolitua Sehingga, dari pemberantasan korupsi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan lebih baik.
Marolitua mengatakan kedatangan KPK ini juga untuk menyampaikan lima poin yang menjadi fokus kerjasama, transparansi dan efektifitas.
KPK menyoroti banyaknya penggunakan metode pengadaan?langsung yang terjadi di Pemkot Tidore Kepulauan.
"Pada prinsipnya memang mempunyai risiko masing-masing memberikan kesempatan kepala UPTD bisa menunjukan langsung bawahannya," ujarnya.
Selanjutnya, KPK memfokuskan pelayanan terpadu satu pintu dan publik fokus ke pengawasan internal inspektorat dan memastikan wali kota terus menyeimbangkan antara tangung jawab dan kesejahteraan pegawai KTSP (Kantor Terpadu Pelayanan Satu Pintu).
"Secara umum pelayanan satu pintu dan publik cukup baik, tapi kami tidak bisa memastikan apa terjadi penyimpangan seperti pungli atau semacamnya. Tapi kami berharap lebih transparan dan mudah bagi masyarakat pemohon," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018