Ambon, 15/8 (Antaranews Maluku) - DPRD Maluku bersama pemerintah provinsi setempat meminta pemerintah pusat agar berbagi tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaran lomba pesta paduan suara gerejani (Pesparani) Katholik Nasional yang dijadwalkan di Ambon pada 27 Oktober - 2 November 2018.
"Anggaran yang disediakan Pemprov Maluku sebesar Rp20 miliar dari APBD, tetapi masih ada beberapa kekurangan sehingga kita perlu meminta bantuan Pempus, kalau bisa ada berbagi tanggung jawab karena ini adalah event nasional," kata anggota Komisi C DPRD Maluku, Melki Sairdekut, di Ambon, Rabu.
Menurut dia, soal Pesparani nasional di Maluku pertama kali didaulat sebagai tuan rumah dan dalam kaitan dengan persiapannya, beberapa minggu lalu seluruh Ketua Fraksi DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan Bimas Kristen Protestan dan Katolik di Kementerian Agama.
Hasil pertemuan itu salah satunya ditindaklanjuti pertemuan dengan Wapres RI Jusuf Kalla dan disesuaikan dengan undangan dari istana, maka yang bisa hadir hanya pimpinan DPRD Maluku saja.
Sementara ketua-ketua fraksi berjumpa dengan Bimas Kristen dan Bimas Katolik Kemenag dan direspon positif.
"Hanya tinggal menunggu eksekusi dari Pempus atas event Pesparani yang tentu hari itu agenda perjumpaan dengan Bimas Katolik Kemenag adalah meminta bantuan Pempus terkait penyelenggaraan dimaksud," ujar Melki.
Sementara untuk pertemuan dengan Wapres itu bagian dari tindaklanjut pertemuan dengan Bimas Katolik Kemenag yang mengusulkan penambangan anggaran.
Kebetulan dalam pertemuan itu juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff, Wagub Zeth Sahubrua serta Sekda Maluku Hamim Bin Tahir dan kita mendorong kalau bisa ada bantuan dari Pempus kurang lebih Rp20 miliar.
Pengusulan dana ini dimaksudkan untuk menambah alokasi anggaran yang telah disediakan Pemprov Maluku untuk event Pesparani sebesar Rp20 miliar dalam APBD setempat 2018.
Argumentasinya sederhana yaitu event Pesparani ini bersifat nasional dan baru pertama kali diselenggarakan dengan Maluku sebagai tuan rumah.
"Kami menginginkan sebagaimana sukses pelaksanaan MTQ maupun pesta padua suara gerejawi (Pesparawi) nasional di Maluku, maka kita berharap untuk pelaksanaan Pesparani nasional pertama kali juga harus suksesnya," tandasnya.
Karena itu, dukungan dari seluruh rakyat Maluku untuk kesuksesan acara ini sudah disampaikan kepada Pempus dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dicairkan bantuan dana untuk kesuksesan acara dimaksud.
Soal kepastisan siapa yang membuka atau menutup acara ini bisa dikoordinasikan dengan Pemprov Maluku sebagai pelaksana, namun yang pasti bahwa tugas DPRD adalah mendorong supaya kesuksesan Pesparani harus sama dengan MTQ maupun Pesparawi nasional di Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Anggaran yang disediakan Pemprov Maluku sebesar Rp20 miliar dari APBD, tetapi masih ada beberapa kekurangan sehingga kita perlu meminta bantuan Pempus, kalau bisa ada berbagi tanggung jawab karena ini adalah event nasional," kata anggota Komisi C DPRD Maluku, Melki Sairdekut, di Ambon, Rabu.
Menurut dia, soal Pesparani nasional di Maluku pertama kali didaulat sebagai tuan rumah dan dalam kaitan dengan persiapannya, beberapa minggu lalu seluruh Ketua Fraksi DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan Bimas Kristen Protestan dan Katolik di Kementerian Agama.
Hasil pertemuan itu salah satunya ditindaklanjuti pertemuan dengan Wapres RI Jusuf Kalla dan disesuaikan dengan undangan dari istana, maka yang bisa hadir hanya pimpinan DPRD Maluku saja.
Sementara ketua-ketua fraksi berjumpa dengan Bimas Kristen dan Bimas Katolik Kemenag dan direspon positif.
"Hanya tinggal menunggu eksekusi dari Pempus atas event Pesparani yang tentu hari itu agenda perjumpaan dengan Bimas Katolik Kemenag adalah meminta bantuan Pempus terkait penyelenggaraan dimaksud," ujar Melki.
Sementara untuk pertemuan dengan Wapres itu bagian dari tindaklanjut pertemuan dengan Bimas Katolik Kemenag yang mengusulkan penambangan anggaran.
Kebetulan dalam pertemuan itu juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff, Wagub Zeth Sahubrua serta Sekda Maluku Hamim Bin Tahir dan kita mendorong kalau bisa ada bantuan dari Pempus kurang lebih Rp20 miliar.
Pengusulan dana ini dimaksudkan untuk menambah alokasi anggaran yang telah disediakan Pemprov Maluku untuk event Pesparani sebesar Rp20 miliar dalam APBD setempat 2018.
Argumentasinya sederhana yaitu event Pesparani ini bersifat nasional dan baru pertama kali diselenggarakan dengan Maluku sebagai tuan rumah.
"Kami menginginkan sebagaimana sukses pelaksanaan MTQ maupun pesta padua suara gerejawi (Pesparawi) nasional di Maluku, maka kita berharap untuk pelaksanaan Pesparani nasional pertama kali juga harus suksesnya," tandasnya.
Karena itu, dukungan dari seluruh rakyat Maluku untuk kesuksesan acara ini sudah disampaikan kepada Pempus dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dicairkan bantuan dana untuk kesuksesan acara dimaksud.
Soal kepastisan siapa yang membuka atau menutup acara ini bisa dikoordinasikan dengan Pemprov Maluku sebagai pelaksana, namun yang pasti bahwa tugas DPRD adalah mendorong supaya kesuksesan Pesparani harus sama dengan MTQ maupun Pesparawi nasional di Maluku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018