Ambon, 11/9 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi pada 6-7 September.
"Rakor berlangsung dipimpin langsung oleh Bupati Johan Gonga dan didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Bambang Pramasudi," kata Andi Setyo Biwado Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku di Ambon, Selasa.
Rapat itu membahas pengendalian inflasi melalui kestabilan harga barang dan perlunya digalakkan penggunaan uang rupiah logam (koin) di masyarakat.
Andy mengatakan, seperti beberapa kabupaten lain di Maluku, kelompok bahan makanan yang selalu menjadi pemicu utama inflasi di Kepulauan Aru.
"Indeks harga konsumen (IHK) Kepulauan Aru pada semester I tahun 2018? sebesar 1,50 persen (yoy), utamanya disebabkan karena tingginya? harga komoditas sayuran dan daging ayam ras," katanya.
Kepulauan Aru selama ini masih bergantung pada Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bahan makanan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aru selama ini juga telah melakukan upaya? menjaga stabilitas harga? bahan makanan melalui? penanaman tanaman bahan makanan yang memiliki waktu panen cepat, terutama untuk komoditas sayuran seperti ketimun, daun singkong dan kacang panjang.
Selain itu, tingginya biaya distribusi seiring dengan mahalnya tarif? buruh bongkar muat? di pelabuhan Kota Dobo menjadi faktor lain yang memicu tingginya harga bahan makanan di kota Dobo.
Dia menambahkan, saat ini belum terdapat standar upah buruh bongkar muat di Kota Dobo. Pemkab setempat telah berkoordinasi dengan serikat pekerja, buruh dan pelaku usaha untuk menentukan standar upah buruh bongkar muat di pelabuhan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Rakor berlangsung dipimpin langsung oleh Bupati Johan Gonga dan didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Bambang Pramasudi," kata Andi Setyo Biwado Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku di Ambon, Selasa.
Rapat itu membahas pengendalian inflasi melalui kestabilan harga barang dan perlunya digalakkan penggunaan uang rupiah logam (koin) di masyarakat.
Andy mengatakan, seperti beberapa kabupaten lain di Maluku, kelompok bahan makanan yang selalu menjadi pemicu utama inflasi di Kepulauan Aru.
"Indeks harga konsumen (IHK) Kepulauan Aru pada semester I tahun 2018? sebesar 1,50 persen (yoy), utamanya disebabkan karena tingginya? harga komoditas sayuran dan daging ayam ras," katanya.
Kepulauan Aru selama ini masih bergantung pada Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bahan makanan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aru selama ini juga telah melakukan upaya? menjaga stabilitas harga? bahan makanan melalui? penanaman tanaman bahan makanan yang memiliki waktu panen cepat, terutama untuk komoditas sayuran seperti ketimun, daun singkong dan kacang panjang.
Selain itu, tingginya biaya distribusi seiring dengan mahalnya tarif? buruh bongkar muat? di pelabuhan Kota Dobo menjadi faktor lain yang memicu tingginya harga bahan makanan di kota Dobo.
Dia menambahkan, saat ini belum terdapat standar upah buruh bongkar muat di Kota Dobo. Pemkab setempat telah berkoordinasi dengan serikat pekerja, buruh dan pelaku usaha untuk menentukan standar upah buruh bongkar muat di pelabuhan tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018