Ambon, 6/11 (Antaranews Maluku) - Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa mengancam akan memecat anggota polisi di jajarannya bila terbukti menerima suap dari penambang emas ilegal agar bisa kembali beroperasi di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
"Penertiban kawasan Gunung Botak adalah bukti keseriusan Polri dalam menegakkan aturan hukum, dan lokasi itu harus disterilkan dari segala bentuk praktek ilegal oleh siapa pun, termasuk anggota Polri yang menerima suap harus dipecat," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Senin.
Pernyataan Kapolda melalui Humas Polda Maluku bertujuan untuk tetap menjaga agar kawasan Gunung Botak tetap bersih dari aktivitas ribuan penambang emas ilegal tanpa izin yang telah ditertibkan sejak 13 Oktober 2018.
Oleh karena itu seluruh anggota Polri yang telah ditempatkan pada pos-pos pengamanan di Gunung Botak tidak mencoba membiarkan para penambang emas ilegal kembali masuk dan melakukan aktivitasnya.
Sejak ditutupnya kawasan tambang emas Gunung Botak 13 Oktober 2018 lalu, beredar isu di masyarakat masih maraknya aktivitas penambangan emas secara diam-diam di lokasi itu.
Untuk mencegah masuknya kembali penambang ilegal, Kapolda meminta jajarannya untuk kembali mensterilkan kawasan tersebut dari praktik-praktik liar, baik yang dilakukan masyarakat setempat maupun anggota polisi.
"Gunung Botak harus disterilkan dari segala bentuk praktik-praktik ilegal oleh siapapun dan tidak ada toleransi bagi setiap anggota yang terlibat," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda mengatakan penertiban kawasan Gunung Botak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin pada Sabtu (13/10) dilakukan secara persuasif. Sebanyak 1.500 penambang sudah turun.
"Kita tahu semua menggangu dan sangat merusak lingkungan dan langkah berikut kami dari provinsi memberikan dukungan serta asistensi penuh melakukan sosialisasi dan pada Sabtu, (13/10) sudah dilakukan penertiban secara persuasif," kata Kapolda.
Langkah penertiban itu diambil karena sosialisasi oleh Pemkab Buru dan tokoh adat serta tokoh masyarakat sudah cukup.
Pada 16 Oktober 2018, Polda kembali naik ke gunung mengecek kondisinya, dan pada 17 Oktober dari Polda, Kodam, Satpol PP provinsi datang ke sana memberikan asistensi, pendampingan, dan perbantuan, tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Penertiban kawasan Gunung Botak adalah bukti keseriusan Polri dalam menegakkan aturan hukum, dan lokasi itu harus disterilkan dari segala bentuk praktek ilegal oleh siapa pun, termasuk anggota Polri yang menerima suap harus dipecat," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Senin.
Pernyataan Kapolda melalui Humas Polda Maluku bertujuan untuk tetap menjaga agar kawasan Gunung Botak tetap bersih dari aktivitas ribuan penambang emas ilegal tanpa izin yang telah ditertibkan sejak 13 Oktober 2018.
Oleh karena itu seluruh anggota Polri yang telah ditempatkan pada pos-pos pengamanan di Gunung Botak tidak mencoba membiarkan para penambang emas ilegal kembali masuk dan melakukan aktivitasnya.
Sejak ditutupnya kawasan tambang emas Gunung Botak 13 Oktober 2018 lalu, beredar isu di masyarakat masih maraknya aktivitas penambangan emas secara diam-diam di lokasi itu.
Untuk mencegah masuknya kembali penambang ilegal, Kapolda meminta jajarannya untuk kembali mensterilkan kawasan tersebut dari praktik-praktik liar, baik yang dilakukan masyarakat setempat maupun anggota polisi.
"Gunung Botak harus disterilkan dari segala bentuk praktik-praktik ilegal oleh siapapun dan tidak ada toleransi bagi setiap anggota yang terlibat," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda mengatakan penertiban kawasan Gunung Botak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin pada Sabtu (13/10) dilakukan secara persuasif. Sebanyak 1.500 penambang sudah turun.
"Kita tahu semua menggangu dan sangat merusak lingkungan dan langkah berikut kami dari provinsi memberikan dukungan serta asistensi penuh melakukan sosialisasi dan pada Sabtu, (13/10) sudah dilakukan penertiban secara persuasif," kata Kapolda.
Langkah penertiban itu diambil karena sosialisasi oleh Pemkab Buru dan tokoh adat serta tokoh masyarakat sudah cukup.
Pada 16 Oktober 2018, Polda kembali naik ke gunung mengecek kondisinya, dan pada 17 Oktober dari Polda, Kodam, Satpol PP provinsi datang ke sana memberikan asistensi, pendampingan, dan perbantuan, tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018