Saumlaki, 23/11 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB) menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku dan P.T Inpex Masela atas pelaksanaan Program Sosial Masyarakat MTB di Desa Amdasa.
"Kabupaten MTB kaya akan sumber daya alam dan juga adat istiadat serta budaya yang begitu mengikat, yang di dalamnya kain tenun Tanimbar sebagai salah satu budayanya," kata Bupati Petrus Fatlolon dalam sambutan yang dibacakan Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Adolf Hilkia Lokra, pada acara program Sosial BI dan peresmian program Pengembangan tenun Tanimbar di Desa Amdasa, MTB, Kamis.
Kain tenun ikat Tanimbar saat ini telah dikenal sampai ke dunia Internasional.
Dia mengatakan, dalam berbagai kesempatan, kain tenun ikat Tanimbar selalu diperkenalkan bahkan juga telah dirancang oleh para perancang busana ternama di Indonesia untuk ditampilkan pada beberapa kegiatan penting.
"Di lingkungan Pemda MTB diwajibkan untuk menggunakan seragam dari kain tenun Tanimbar seperti yang dikenakan hari ini, maupun pada acara-acara resmi pemerintahan lainnya di daerah," ujarnya.
Saat ini permintaan pasar untuk kain tenun ikat Tanimbar juga sangat meningkat, bahkan beberapa penenun sempat mengaku kewalahan menerima permintaan dari para pembeli.
Dia mengatakan, salah satu hal yang terpenting adalah tenun ikan Tanimbar telah diakui dan memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI, terdaftar 47 motif tenun ikat Tanimbar dan masih teruas didata motif-motif lainnya.
"Ciri khas tersebut tidak boleh ditinggalkan, namun kita juga harus peka dengan kebutuhan pasar, kualitas kain, kerapian, keindahan penataan warna dan motif selalu menjadi perhatian pasar, termasuk harga yang bersaing," ujarnya.
Pemerintah MTB melalui SKPD terkait selalu berupaya memberikan pendampingan maupun pelatihan-pelatihan bagi para penenun di daerah ini, dengan harapan kain tenun ikat Tanimbar tidak punah dan dilestarikan dari generasi ke generasi.
Andy Setyo Biwado Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku (John Soplanit)
Andy Setyo Biwado Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku saat menyampaikan sambutannya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Amdasa yang mempunyai semangat tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan di MTB.
"Kepada Inpex Masela yang sudah menjadi partner BI Maluku dalam pengembangan UMKM industri kreatif kain tenun ikat Tanimbar sejak tahun 2017," ujarnya.
Program ini juga tidak terlepas dari peran serta Pemda setempat yang terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku melalui pengembangan UMKM Kreatif dan unggulan yang mana telah terjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman antara Kantor Perwakilan BI Maluku dan Pemda setempat pada tahun 2016 lalu.
Andy Setyo juga mengatakan, tahun ini merupakan tahun kedua Program Pengembangn Kain Tenun Ikat Tanimbar dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) berjalan, pada tahun 2017 kami bersama Inpex Masela telah membentuk kelompok Larsasam sebagai pilot project pertama pengembangan kain tenun ikat Tanimbar.
Setelah satu tahun berjalan terlihat respon positif dari pasar domestik dan pasar global terhadap produk tenun dengan ATBM.
"Melihat peluang tersebut kami memutuskan untuk menambah satu kelompok binaan memenuhi permintaan pasar," katanya.
Selain itu, BI Maluku juga akan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana di Desa Amdasa kepada kelompok Batlolonar yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa setempat berupa alat ATBM dengan rincian lima alat ATBM, satu alat Hanian, satu alat kelosan, kelengkapan alat pewarnaan.
Di samping itu masyarakat setempat juga akan mendapatkan program pelatihan kain tenun ikat secara intensif, dimana program tersebut telah dipersiapkan dengan baik oleh Perkumpulan Aksi Nusantara yang merupakan partner serta fasilitator program yang telah ditunjuk BI Maluku dan Inpex Masela untuk mendampingi masyarakat selama lima bulan ke depan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk membantu mengawal perkembangan kelompok melalui OPD terkait yakni Dinas Koperasi, UKM, dan transmigrasi," ujarnya.
Tidak hanya perihal pengembangan UMKM saja, namun kami juga akan berkoordinasi terkait sektor trategis lainnya sehubungan dengan fungsi dan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
