BPJS Kesehatan Ambon Berikan penghargaan kepada 11 FKTP

Ambon (ANTARA) - BPJS Kesehatan Ambon memberikan apresiasi kepada  11 fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang berkomitmen melaksanakan Program JKN guna  mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan  transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara.

"Di Provinsi Maluku, penghargaan tersebut diberikan kepada 11 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang berkomitmen terhadap pelaksanaan Program JKN pada Senin, kata  kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon Harbu Hakim melalui rilis yang diterima Ambon, Rabu.

Adapun pemberian apresiasi kepada fasilitas kesehatan terpilih tersebut berdasarkan hasil seleksi dari tim penilai fasilitas kesehatan berkomitmen pelayanan JKN  2024  dilakukan secara bertahap dimulai dari tingkat cabang sampai tingkat pusat.

Nama -nama penerima penghargaan pemenang fasilitas kesehatan yang paling berkomitmen Tahun 2024 di Provinsi Maluku  yaitu 

Kategori Tempat Praktek Mandiri Dokter :
Sintje Tjengnis,DR

Abdul Rahman Gozali, DR

Kategori Klinik Pratama :
Polres MTB, 
Sikes Lanud Pattimura
Brimobda Maluku

Kategori Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi :
Wendy Pelupessy, DRG
Mega Aziza, DRG
Bernadeth M. N. Marlessy, DRG

Kategori Puskesmas yakni untuk Karang Panjang, Kilang, dan Halong.

"Selamat kepada para pemenang pada setiap kategori. Terima kasih telah berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta Program JKN,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan penghargaan tersebut juga dirangkaikan dengan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Triwulan III di FKTP Kota Ambon Tahun 2024. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KBK Kantor Cabang yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Ambon, Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Maluku, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Provinsi Maluku dan Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Ambon.

Tim Monev Kantor Cabang ini mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran KBK, memberikan rekomendasi, memberikan usulan program dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan pembayaran KBK.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim mengatakan KBK merupakan sistem pembayaran kapitasi ke FKTP berdasarkan pemenuhan atau pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta JKN di FKTP.

"Terdapat tiga Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja yaitu angka kontak dengan target ≥ 150 persen , rasio rujukan Non Spesialistik dengan < 2 persen dan Rasio Peserta Prolanis terkendali dengan target ≥ 5 persen," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, Target Angka Kontak di FKTP Kota Ambon selama 2024 tidak tercapai, indikator RRNS melebihi standar target RRNS <2 persen selama 2024, dan indikator RPPT tidak tercapai target selama  Januari 2024 sampai bulan September 2024. Untuk itu, kami berharap agar FKTP dapat mengoptimalkan capaian KBK untuk meningkatkan pembayaran kapitasi dapat diterima secara penuh yaitu 100 persen.

Harbu mengakui bahwa implementasi sistem KBK tentunya perlu adanya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan , seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Asosiasi Faskes, organisasi profesi, Tim Kendali Mutu dan Kendali biaya, BPJS Kesehatan.

"Tentunya seluruh pemangku kepentingan tadi sangat berperan dalam terlaksananya program ini. Oleh karena itu kami berharap dengan terlaksananya seluruh aspek ini dapat mendorong mutu pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan. Sehingga kepuasan peserta terhadap layanan faskes juga terus bisa meningkat,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh FKTP untuk dapat meningkatkan angka capaian skrining Riwayat kesehatan dan mengoptimalkan penggunaan antrian mobile JKN. Sebagai upaya promotif dan preventif di FKTP, agar FKTP meningkatkan angka capaian skrining riwayat kesehatan pada peserta JKN. Dan juga mengoptimalkan penggunaan antrian mobile JKN untuk mengurai antrian, hal ini sebagai bentuk peningkatan mutu layanan di FKTP.