Langgur, 23/1 (ANTARA News) - Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun menyatakan pihaknya berinisiatif menggelontorkan anggaran berupa Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada masyarakat di kabupaten itu untuk pengurusan sertifikat tanah.
"Kita akan alokasikan dalam RAPBD Perubahan nanti," kata Thaher ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara simbolis bagi warga Malra, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malra dan Provinsi Maluku, di Langgur, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah pasti memberi perhatian serius untuk pengurusan sertifikat tanah rakyat.
"Semua telah ditanggung oleh Negara, dalam hal ini pengurusan sertifikat. Untuk beli meterai dan lain-lain kurang lebih Rp150.000 per sertifikat itu akan menjadi tanggung jawab Pemda," katanya.
Dana itu, kata dia, akan dimasukkan dalam anggaran berupa dana hibah untuk masyarakat dalam pengurusan sertifikat.
Thaher juga mengapresiasi program BPN yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).
"Semoga 1.607 sertifikat yang diberikan hari ini dapat memberi manfaat yang baik bagi penerima maupun Pemda. Penyerahan sertifikat hari ini adalah prestasi yang luar biasa oleh BPN Malra maupun Provinsi Maluku dalam membuat sertifikat tanah bagi masyarakat," katanya.
Ia meminta agar program itu terus berjalan, dan keinginan masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah dapat disampaikan oleh camat maupun kepala ohoi (desa).
Thaher menyatakan terlampauinya target sertifikasi 9.000.000 bidang tanah pada tahun 2018 merupakan prestasi luar biasa yang dicapai pemerintah pusat.
Sertifikat hak atas tanah tersebut tidak hanya sebagai jaminan hukum, melainkan juga untuk mengembangkan dan menciptakan peluang berusaha bagi masyarakat.
Thaher menyatakan tanah adalah investasi yang menguntungkan, namun pencapaian tidak dalam waktu yang cepat sehingga diperlukan daya kreasi untuk memanfaatkan sertifikat untuk berusaha sehingga dapat memaksimalkan perputaran roda ekonomi keluarga.
"Saya bermaksud bersama teman-teman OPD, ke depan kita atur bagaimana bisa hidup dari lingkungan kita sendiri, maka saya berharap masyarakat tidak menjual tanah, namun mari kita maksimalkan (manfaatnya)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kita akan alokasikan dalam RAPBD Perubahan nanti," kata Thaher ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara simbolis bagi warga Malra, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malra dan Provinsi Maluku, di Langgur, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah pasti memberi perhatian serius untuk pengurusan sertifikat tanah rakyat.
"Semua telah ditanggung oleh Negara, dalam hal ini pengurusan sertifikat. Untuk beli meterai dan lain-lain kurang lebih Rp150.000 per sertifikat itu akan menjadi tanggung jawab Pemda," katanya.
Dana itu, kata dia, akan dimasukkan dalam anggaran berupa dana hibah untuk masyarakat dalam pengurusan sertifikat.
Thaher juga mengapresiasi program BPN yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).
"Semoga 1.607 sertifikat yang diberikan hari ini dapat memberi manfaat yang baik bagi penerima maupun Pemda. Penyerahan sertifikat hari ini adalah prestasi yang luar biasa oleh BPN Malra maupun Provinsi Maluku dalam membuat sertifikat tanah bagi masyarakat," katanya.
Ia meminta agar program itu terus berjalan, dan keinginan masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah dapat disampaikan oleh camat maupun kepala ohoi (desa).
Thaher menyatakan terlampauinya target sertifikasi 9.000.000 bidang tanah pada tahun 2018 merupakan prestasi luar biasa yang dicapai pemerintah pusat.
Sertifikat hak atas tanah tersebut tidak hanya sebagai jaminan hukum, melainkan juga untuk mengembangkan dan menciptakan peluang berusaha bagi masyarakat.
Thaher menyatakan tanah adalah investasi yang menguntungkan, namun pencapaian tidak dalam waktu yang cepat sehingga diperlukan daya kreasi untuk memanfaatkan sertifikat untuk berusaha sehingga dapat memaksimalkan perputaran roda ekonomi keluarga.
"Saya bermaksud bersama teman-teman OPD, ke depan kita atur bagaimana bisa hidup dari lingkungan kita sendiri, maka saya berharap masyarakat tidak menjual tanah, namun mari kita maksimalkan (manfaatnya)," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019