Ternate, 8/3 (ANTARA News) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mendesak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut segera mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I 2019 untuk SD dan SMP di daerah ini.
"Kalau dana BOS itu triwulan I itu tidak segera dicairkan dikhawatirkan akan menghambat kesiapan Sekolah Dasar dan SMP di Ternate dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) 2019 ini," kata Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas Umalik di Ternate, Jumat.
Selain itu, belum dicairkannya dana BOS dikhawatirkan pula akan mendorong pihak sekolah untuk mencari sumber dana lain untuk membiayai pelaksanaan UN dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, misalnya melakukan pengumutan kepada orang tua siswa.
Menurut dia, dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP, termasuk SMA/SMK sudah dianggarkan pemerintah pusat dalam APBN, yang dalam penyalurannya ke sekolah melalui Dikjar provinsi, sehingga aneh kalau sampai saat ini dana itu belum dicairkan.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Ternate, akan segera melakukan pertemuan dengan Dikjar Malut untuk mengecek apa penyebab belum dicairkannya dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP di Kota Ternate, termasuk kabupaten/kota lainnya di Malut.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad mengaku tidak mengetahui mengapa Dikjar Malut belum mencairkan dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP di Ternate, padahal laporan pertanggung jawaban masing-masing sekolah atas penggunaan dana BOS priode sebelumnya sudah diserahkan ke Dikjar Malut.
Keterlambatan pencairan dana BOS dari Dikjar Malut juga dialami seluruh SMA/SMK di sepuluh kabupaten/kota di Malut, sehingga sebagian di antaranya mengancam tidak akan melaksanakan UN sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Keterangan diperoleh dari Dikjar Malut menyebutkan dana BOS triwulan I 2019 untuk Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK di Malut dicairkan karena anggarannya belum diajukan ke pemerintah pusat akibat sejumlah kendala teknis.
Keterlambatan pencairan dana BOS juga terjadi pada UN tahun 2018, sehingga mengakibatkan sekolah saat itu harus berutang kepada pihak ketiga untuk menutupi berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UN.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kalau dana BOS itu triwulan I itu tidak segera dicairkan dikhawatirkan akan menghambat kesiapan Sekolah Dasar dan SMP di Ternate dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) 2019 ini," kata Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas Umalik di Ternate, Jumat.
Selain itu, belum dicairkannya dana BOS dikhawatirkan pula akan mendorong pihak sekolah untuk mencari sumber dana lain untuk membiayai pelaksanaan UN dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, misalnya melakukan pengumutan kepada orang tua siswa.
Menurut dia, dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP, termasuk SMA/SMK sudah dianggarkan pemerintah pusat dalam APBN, yang dalam penyalurannya ke sekolah melalui Dikjar provinsi, sehingga aneh kalau sampai saat ini dana itu belum dicairkan.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Ternate, akan segera melakukan pertemuan dengan Dikjar Malut untuk mengecek apa penyebab belum dicairkannya dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP di Kota Ternate, termasuk kabupaten/kota lainnya di Malut.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad mengaku tidak mengetahui mengapa Dikjar Malut belum mencairkan dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP di Ternate, padahal laporan pertanggung jawaban masing-masing sekolah atas penggunaan dana BOS priode sebelumnya sudah diserahkan ke Dikjar Malut.
Keterlambatan pencairan dana BOS dari Dikjar Malut juga dialami seluruh SMA/SMK di sepuluh kabupaten/kota di Malut, sehingga sebagian di antaranya mengancam tidak akan melaksanakan UN sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Keterangan diperoleh dari Dikjar Malut menyebutkan dana BOS triwulan I 2019 untuk Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK di Malut dicairkan karena anggarannya belum diajukan ke pemerintah pusat akibat sejumlah kendala teknis.
Keterlambatan pencairan dana BOS juga terjadi pada UN tahun 2018, sehingga mengakibatkan sekolah saat itu harus berutang kepada pihak ketiga untuk menutupi berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UN.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019