Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemprov Maluku Utara (Malut) membangun kawasan induk pengolahan minyak kelapa di Desa Toniku, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Malut, Karim Do Soleman di Ternate, Senin, mengatakan, pembangunan kawasan induk pengolahan minyak kelapa merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat mengenai anjloknya harga kopra.
Oleh karena itu, Gubernur Malut menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM menganggarkan pengadaan peralatan-peralatan terkait dengan pengolahan minyak kelapa.
Menurut dia, pihaknya telah membentuk enam unit pengolahan minyak kelapa yang tersebar di empat kabupaten, yakni Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Utara (Halut), Pulau Taliabu dan Halbar sebagai induk.
"Ada tiga unit di Halut, satu di Taliabu, satu di Bacan, ditambah satu unit di Halbar plus Induknya," katanya.
Karim mengaku, saat ini anggaran pembelian peralatan sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sehingga pihaknya hanya menunggu hasil tender yang dilakukan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda provinsi Malut.
"Sudah kita ajukan untuk ditenderkan, jadi kelapa dan rumah untuk mesin sudah dianggarkan. Disamping itu kita juga punya anggaran pembinaan," katanya.
Dia mengakui, dalam pelaksanaan pengelolaan minyak kelapa ini, kata dia Pemprov bersinergi dengan Koperasi Rakyat Halmahera, koperasi itu yang akan berhubungan langsung dengan pengusaha minyak kelapa.
"Untuk itu, pada pekan lalu, Dinas Koperasi dan UKM sudah mulai memberikan pelatihan teknis pengolahan minyak kelapa kepada anggota koperasi, akan tetapi, pesertanya bukan dari pengusaha minyak kelapa melainkan anggota koperasi dan nanti direkrut para pelaku usaha, kemudian anggota koperasi yang akan memberikan pemahaman pengolahan minyak yang baik kepada mereka. Itu harapan dari pelatihan ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Malut, Karim Do Soleman di Ternate, Senin, mengatakan, pembangunan kawasan induk pengolahan minyak kelapa merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat mengenai anjloknya harga kopra.
Oleh karena itu, Gubernur Malut menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM menganggarkan pengadaan peralatan-peralatan terkait dengan pengolahan minyak kelapa.
Menurut dia, pihaknya telah membentuk enam unit pengolahan minyak kelapa yang tersebar di empat kabupaten, yakni Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Utara (Halut), Pulau Taliabu dan Halbar sebagai induk.
"Ada tiga unit di Halut, satu di Taliabu, satu di Bacan, ditambah satu unit di Halbar plus Induknya," katanya.
Karim mengaku, saat ini anggaran pembelian peralatan sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sehingga pihaknya hanya menunggu hasil tender yang dilakukan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda provinsi Malut.
"Sudah kita ajukan untuk ditenderkan, jadi kelapa dan rumah untuk mesin sudah dianggarkan. Disamping itu kita juga punya anggaran pembinaan," katanya.
Dia mengakui, dalam pelaksanaan pengelolaan minyak kelapa ini, kata dia Pemprov bersinergi dengan Koperasi Rakyat Halmahera, koperasi itu yang akan berhubungan langsung dengan pengusaha minyak kelapa.
"Untuk itu, pada pekan lalu, Dinas Koperasi dan UKM sudah mulai memberikan pelatihan teknis pengolahan minyak kelapa kepada anggota koperasi, akan tetapi, pesertanya bukan dari pengusaha minyak kelapa melainkan anggota koperasi dan nanti direkrut para pelaku usaha, kemudian anggota koperasi yang akan memberikan pemahaman pengolahan minyak yang baik kepada mereka. Itu harapan dari pelatihan ini," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019