DPJb: pengelolaan agro industri kelapa perlu dioptimalkan di Malut

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai pengembangan agroindustri kelapa perlu dioptimalkan di provinsi itu dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut, Achmad Syaiful Mujab dihubungi Minggu di Ternate  mengatakan total luas areal perkebunan kelapa di Malut sebesar 204.009 hektare sedangkan total produksi kelapa sebesar 209.528 ton sehingga perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan secara berkelanjutan. 

Sebab, besarnya produksi kelapa memunculkan potensi investasi berupa pengembangan produk turunan kelapa seperti  kopra putih, coco peat, coco fiber, arang kelapa, hingga nata de coco.  

"Memang, untuk investasi pada sektor tersebut didukung dengan sumber bahan baku yang dekat, serta telah disusunnya peraturan daerah terkait pengembangan industri kelapa," katanya. 

Meskipun demikian, pengembangan produk turunan kelapa menemui kendala seperti ketersediaan tenaga kerja untuk industri yang masih terbatas, serta jalur pemasaran dengan pasar produk akhir (konsumen) yang belum terbentuk dengan baik. 

Oleh karena itu, pemerintah  meluncurkan berbagai program untuk mengoptimalkan pengembangan agroindustri kelapa, baik pemerintah pusat melalui dukungan Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Malut.

Selain itu, dia meminta pengelolaan kas harus berorientasi pada optimalisasi kas daerah, agar peran serta belanja daerah memiliki kinerja pendapatan yang memadai. 

Pada sisi lain  menyampaikan bahwa APBN cukup solid dan resilien dalam menjaga kinerja perekonomian termasuk kondisi keuangan di wilayah Malut.

Hal terlihat dari kondisi keuangan di Malut yang alami peningkatan cukup signifikan, sebab, mobilitas masyarakat meningkat sejalan dengan penghapusan PPKM pada akhir triwulan IV 2022 serta dunia usaha yang mulai berekspansi dan neraca perdagangan Maluku Utara Mei  2023 meneruskan tren surplus sejak awal tahun, yaitu sebesar 567,99 juta dollar AS.

Selain itu, kata Achmad, kinerja fiskal regional Maluku Utara pada Mei 2023 meningkat dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. APBN Regional Maluku Utara mencatat bahwa hingga Mei 2023, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp1,6 triliun (48,21 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 70,42 persen  yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas. 

Sedangkan, dari sisi belanja, belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 11,19 persen   atau terealisasi sebesar Rp5,8 triliun dengan 34,77 persen dari pagu belanja. Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan.