Pemerintah kota(Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) menyikapi desakan Wakil Gubernur(Wagub) setempat, Al Yasin Ali akan mendorong percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk ibu kota Sofifi berpisah dari Tikep.
"Wagub jangan lagi bicarakan masalah DOB Sofifi jika tidak menghendaki adanya perpecahan di kalangan masyarakat," kata Wakil Wali Kota Tikep, Muhammad Sinen dihubungi dari Ternate, Selasa.
Bahkan, pernyataan Wagub Al Yasin Ali terkait pembentukan daerah administratif Kota Sofifi tanpa harus menunggu dicabutnya moratorium, merupakan sensasi murahan.
Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya daerah administratif, tetapi yang ada hanyalah daerah persiapan atau yang dikenal DOB.
Olehnya itu, dengan adanya statmen Wakil Gubernur ini dikhawatirkan dapat memicu konflik di kalangan masyarakat mengenai pemekaran kota Sofifi, sebab pembentukan DOB Sofifi selain terkendala dengan moratorium dan juga maklumat Sultan Tidore sehingga perlu dilakukan pendekatan secara perlahan-lahan.
Wawali Tikep ini menyatakan, untuk pembentukan DOB Sofifi, Pemprov Malut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi, sebab pemekaran tentu membutuhkan persetujuan dari DPRD dan rekomendasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta fasilitas penunjang lainnya.
"Kalau Provinsi mau serius perhatikan Tidore, buktikan keseriusan mereka melalui alokasi APBD terkait dengan pembangunan jalan mulai dari Desa Kaiyasa sampai Nuku, bukan malah berkomentar sesuatu yang akan memunculkan kegaduhan, karena DOB Sofifi itu maklumat Sultan menolak keras, maka dari itu pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk duduk bersama dicarikan solusi," kata Wawali yang juga Ketua DPD PDIP Malut tersebut.
Untuk itu, dia meminta Wagub Al Yasin Ali segera menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tidore mengenai statemen yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan banyak aspek.
"Sebagai partai pengusung tentu menjadi benteng terhadap pemerintahan AGK-Yasin, jadi kalau kesalahan yang mereka berdua lakukan tentu Partai ini akan mendapat dampaknya, karena mereka berdua jadi Gubernur dan Wagub itu karena partai," katanya.
Sebelumnya, Wagub Malut, Al Yasin Ali meminta kepada seluruh masyarakat di empat kecamatan di daratan Oba agar bersatu memperjuangkan pemekaran ibukota Sofifi sebagai DOB.
Menurut dia, apabila masyarakat di daratan Oba mulai dari Kecamatan Oba selatan, Oba, Oba tengah dan Oba utara dan sekitarnya harus bersatu sehingga diajukan ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan maka tidak akan tahan-tahan lagi, sbab sudah 20 tahun sejak Provinsi Malut dimekarkan tahun 1999 hingga saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Wagub jangan lagi bicarakan masalah DOB Sofifi jika tidak menghendaki adanya perpecahan di kalangan masyarakat," kata Wakil Wali Kota Tikep, Muhammad Sinen dihubungi dari Ternate, Selasa.
Bahkan, pernyataan Wagub Al Yasin Ali terkait pembentukan daerah administratif Kota Sofifi tanpa harus menunggu dicabutnya moratorium, merupakan sensasi murahan.
Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya daerah administratif, tetapi yang ada hanyalah daerah persiapan atau yang dikenal DOB.
Olehnya itu, dengan adanya statmen Wakil Gubernur ini dikhawatirkan dapat memicu konflik di kalangan masyarakat mengenai pemekaran kota Sofifi, sebab pembentukan DOB Sofifi selain terkendala dengan moratorium dan juga maklumat Sultan Tidore sehingga perlu dilakukan pendekatan secara perlahan-lahan.
Wawali Tikep ini menyatakan, untuk pembentukan DOB Sofifi, Pemprov Malut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi, sebab pemekaran tentu membutuhkan persetujuan dari DPRD dan rekomendasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta fasilitas penunjang lainnya.
"Kalau Provinsi mau serius perhatikan Tidore, buktikan keseriusan mereka melalui alokasi APBD terkait dengan pembangunan jalan mulai dari Desa Kaiyasa sampai Nuku, bukan malah berkomentar sesuatu yang akan memunculkan kegaduhan, karena DOB Sofifi itu maklumat Sultan menolak keras, maka dari itu pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk duduk bersama dicarikan solusi," kata Wawali yang juga Ketua DPD PDIP Malut tersebut.
Untuk itu, dia meminta Wagub Al Yasin Ali segera menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tidore mengenai statemen yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan banyak aspek.
"Sebagai partai pengusung tentu menjadi benteng terhadap pemerintahan AGK-Yasin, jadi kalau kesalahan yang mereka berdua lakukan tentu Partai ini akan mendapat dampaknya, karena mereka berdua jadi Gubernur dan Wagub itu karena partai," katanya.
Sebelumnya, Wagub Malut, Al Yasin Ali meminta kepada seluruh masyarakat di empat kecamatan di daratan Oba agar bersatu memperjuangkan pemekaran ibukota Sofifi sebagai DOB.
Menurut dia, apabila masyarakat di daratan Oba mulai dari Kecamatan Oba selatan, Oba, Oba tengah dan Oba utara dan sekitarnya harus bersatu sehingga diajukan ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan maka tidak akan tahan-tahan lagi, sbab sudah 20 tahun sejak Provinsi Malut dimekarkan tahun 1999 hingga saat ini.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019