Kalangan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta PT Alga Bahari Berkesan di bawah Holding Compony sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ternyata kalah bersaing dengan perusahaan luar daerah, maka solusinya harus diswastakan.
"Solusi dalam pengelolaan PT Alga harus diswastakan agar mandiri, karena aanggaran yang dimiliki perusahaan daerah ini masih terbatas dalam mendukung pelaksanaan operasional perusahaan mengelola rumput laut,", kata Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Iqbal Ruray di Ternate, Minggu.
Menurut Iqbal, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini kekuatan ada di modal, tetapi penyertaan modal dari pemerintah, sehingga nasibnya pun ada di pemerintah.
"Sedangkan kondisi modal saat ini masih dibilang menurun, bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tidak mencapai target, seluruh pembelajaan pusat pun habis terpakai," ujarnya.
Olehnya itu, dirinya mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, harus memutuskan bahwa PT Alga ini mau dilanjutkan atau diswastakan supaya investasi yang begitu besar jangan terbuang percuma, karena perusahaan yang didirikan harus menghasilkan pendapatan bukan kerugian.
"PT Alga terus dilanjutkan, tetapi anggaran tidak cukup, jika anggaran tidak cukup lalu membeli bahan baku memakai anggaran apa dan hal ini yang membuat PT Alga kalah bersaing," kata Iqbal.
Sementara itu, Direktur Umum (Dirut) PT Alga Bahari Berkesan, Sarman Saroden saat dikonfirmasi mengatakan, PT Alga pada 2019 masih berusaha mencapai target PAD, karena terkendala dengan anggaran karena stok rumput laut masih terbatas.
Hal ini dikarenakan petani rumput laut kebanyakan sudah bekerja sama dengan perusahaan daerah lain, maka solusinya, harus mengeluarkan anggaran senilai Rp200 juta untuk pengembangan stok agar bisa diproduksi.
"Pengembangan dilakukan di tiga wilayah yakni, Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut. Ketika kita sudah melakukan pengembangan maka harus membeli rou dengan harga Rp1,1 miliar," kata Sarman.
Dia mengaku, ingin bersaing dengan perusahaan nasional berarti PT Alga harus memiliki anggaran kurang lebih Rp5 miliar, agar tidak kalah bersaing perusahaan daerah lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Solusi dalam pengelolaan PT Alga harus diswastakan agar mandiri, karena aanggaran yang dimiliki perusahaan daerah ini masih terbatas dalam mendukung pelaksanaan operasional perusahaan mengelola rumput laut,", kata Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Iqbal Ruray di Ternate, Minggu.
Menurut Iqbal, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini kekuatan ada di modal, tetapi penyertaan modal dari pemerintah, sehingga nasibnya pun ada di pemerintah.
"Sedangkan kondisi modal saat ini masih dibilang menurun, bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tidak mencapai target, seluruh pembelajaan pusat pun habis terpakai," ujarnya.
Olehnya itu, dirinya mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, harus memutuskan bahwa PT Alga ini mau dilanjutkan atau diswastakan supaya investasi yang begitu besar jangan terbuang percuma, karena perusahaan yang didirikan harus menghasilkan pendapatan bukan kerugian.
"PT Alga terus dilanjutkan, tetapi anggaran tidak cukup, jika anggaran tidak cukup lalu membeli bahan baku memakai anggaran apa dan hal ini yang membuat PT Alga kalah bersaing," kata Iqbal.
Sementara itu, Direktur Umum (Dirut) PT Alga Bahari Berkesan, Sarman Saroden saat dikonfirmasi mengatakan, PT Alga pada 2019 masih berusaha mencapai target PAD, karena terkendala dengan anggaran karena stok rumput laut masih terbatas.
Hal ini dikarenakan petani rumput laut kebanyakan sudah bekerja sama dengan perusahaan daerah lain, maka solusinya, harus mengeluarkan anggaran senilai Rp200 juta untuk pengembangan stok agar bisa diproduksi.
"Pengembangan dilakukan di tiga wilayah yakni, Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut. Ketika kita sudah melakukan pengembangan maka harus membeli rou dengan harga Rp1,1 miliar," kata Sarman.
Dia mengaku, ingin bersaing dengan perusahaan nasional berarti PT Alga harus memiliki anggaran kurang lebih Rp5 miliar, agar tidak kalah bersaing perusahaan daerah lain.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019